Balikpapan – Kunjungan kerja DPRD Tana Toraja ke DPRD Balikpapan dimanfaatkan untuk memperdalam pembahasan terkait penguatan kelembagaan yang sedang disusun. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang pertukaran informasi dan pengalaman antar daerah guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari DPRD Tana Toraja yang tengah mengkaji strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam prosesnya, pembahasan tidak hanya terfokus pada satu bidang, melainkan mencakup sejumlah isu strategis yang dinilai relevan dengan kebutuhan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut diterima dengan baik dan membuka ruang diskusi yang luas. Ia menilai interaksi antar daerah penting untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan.
“Kunjungan ini tidak hanya membahas kelembagaan, tetapi juga berbagai hal lain yang bisa saling dipelajari antar daerah,” ujar Swardi pada Selasa, (2/6/2026).
Selain aspek kelembagaan, rombongan DPRD Tana Toraja turut menggali informasi mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus pembahasan diarahkan pada strategi yang diterapkan Balikpapan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di tengah perkembangan ekonomi yang cukup dinamis.
Swardi menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki pendekatan berbeda dalam mengelola PAD, bergantung pada potensi unggulan yang dimiliki. Karena itu, strategi yang diterapkan tidak bisa disamaratakan antar wilayah.
Ia mencontohkan Tana Toraja yang memiliki kekuatan utama di sektor pariwisata, dengan karakter kunjungan wisatawan yang cenderung spesifik untuk menikmati destinasi unggulan. Kondisi ini berbeda dengan Balikpapan yang memiliki basis ekonomi lebih beragam.
“Setiap daerah punya keunggulan masing-masing, dan tidak ada salahnya untuk saling belajar. Tana Toraja kuat di pariwisata, sementara Balikpapan memiliki karakteristik berbeda,” jelasnya.
Di Balikpapan, sumber PAD tidak hanya bertumpu pada sektor wisata, tetapi juga ditopang oleh aktivitas industri, jasa, serta mobilitas penduduk yang datang untuk bekerja, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara di wilayah Kalimantan.
Perbedaan karakteristik tersebut membuat pola pengelolaan PAD berkembang sesuai potensi masing-masing daerah. Pemahaman terhadap kondisi ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Melalui kunjungan ini, kedua daerah diharapkan dapat membangun sinergi yang lebih kuat. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan tersebut diyakini mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD di masing-masing wilayah. (IM/ADV)
