PENAJAM – Persoalan tapal batas antar desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Sekitar 30 persen batas wilayah dilaporkan belum terselesaikan, sehingga diperlukan langkah percepatan agar persoalan administratif tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, mengatakan ketidakjelasan batas wilayah dapat menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Selain menyangkut administrasi pemerintahan, kepastian tapal batas juga berkaitan dengan legalitas wilayah serta aset tanah dan bangunan milik warga.
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menangani setiap persoalan yang muncul di wilayah perbatasan. Terlebih, proses penyelesaian di tingkat desa maupun kelurahan kerap mengalami hambatan ketika pihak-pihak yang berbatasan belum mencapai kesepakatan.
“Ketika ada gejolak mengenai tapal batas di tingkat kelurahan/desa, itu harus cepat ditangani oleh pemerintah daerah agar prosesnya cepat selesai,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Mahyuddin menilai, lambatnya penanganan berpotensi membuat persoalan semakin berlarut. Karena itu, koordinasi antara pemerintah desa, kelurahan, kecamatan hingga tim penyelesaian batas di tingkat kabupaten perlu diperkuat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian seluruh persoalan perbatasan yang masih tersisa.
“Pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah untuk percepatan penyelesaian tapal batas antar kelurahan/desa,” tegasnya.
Menurutnya, kepastian garis batas akan membantu mencegah perselisihan antarwilayah sekaligus memberikan perlindungan terhadap legalitas aset masyarakat. DPRD PPU berharap pemerintah segera menuntaskan persoalan tersebut agar tidak terus menjadi hambatan dalam penataan pemerintahan daerah. (Adv)
![]()








