PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan agar persoalan tapal batas tidak sampai menghambat seluruh proses administrasi pemekaran wilayah yang telah berjalan. Penarikan dokumen yang sudah diproses dikhawatirkan memicu pengulangan tahapan administrasi, termasuk pemeriksaan dan kesepakatan ulang antarwilayah.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, mengatakan dokumen penataan wilayah memiliki keterkaitan antara satu desa atau kelurahan dengan wilayah lainnya. Karena itu, perubahan pada satu titik perbatasan berpotensi memengaruhi dokumen wilayah lain yang berbatasan langsung.
Ia menjelaskan, sejumlah batas administratif sebelumnya telah melalui kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala desa maupun lurah. Kesepakatan tersebut semestinya menjadi dasar dalam melanjutkan proses administrasi pemekaran.
“Kalau batas itu sudah ditetapkan oleh antar-desa dan kelurahan. Ketika dia bertandatangan, artinya dia sudah sepakati,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Menurut Mahyuddin, apabila satu wilayah mengajukan perubahan hingga menyebabkan dokumen harus ditarik, dampaknya tidak hanya dirasakan wilayah yang bersangkutan. Penyesuaian dapat merembet ke desa atau kelurahan lain karena batas administratif saling berkaitan.
Kondisi tersebut berpotensi mengharuskan tim terkait melakukan pemeriksaan ulang, pengukuran batas, hingga meminta persetujuan dan tanda tangan kembali dari pihak-pihak yang terlibat.
“Karena kalau satu berubah, desa atau kecamatan yang mau dimekarkan akan ditarik semua kembali,” tegasnya.
Mahyuddin menilai, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan konsekuensi administratif sebelum memutuskan menarik atau membatalkan dokumen yang telah diproses. Ia berharap persoalan yang masih dapat diselesaikan melalui penyesuaian terbatas tidak sampai membuat seluruh tahapan pemekaran kembali ke titik awal. (Adv)
![]()








