PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan tahapan administrasi pemekaran wilayah tetap berjalan meskipun persoalan tapal batas antar desa dan kelurahan masih ditemukan di sejumlah titik. Pemerintah daerah dan legislatif sepakat menyelesaikan persoalan perbatasan tanpa harus menghentikan seluruh proses penataan wilayah.
Langkah tersebut diambil untuk menjaga agar agenda pemekaran tidak kembali mengalami kemunduran akibat perselisihan administratif di tingkat desa maupun kelurahan.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, mengatakan sejumlah batas wilayah sebelumnya telah melalui kesepakatan bersama. Hasil pembahasan tersebut juga telah dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani kepala desa dan lurah masing-masing.
Menurutnya, kesepakatan yang sudah dibuat tetap dapat menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan pemekaran. Sementara keberatan yang muncul kemudian dapat dibahas kembali melalui mekanisme musyawarah tanpa harus membatalkan seluruh proses.
“Kalau batas itu sudah ditetapkan oleh antar-desa dan kelurahan. Ketika dia bertandatangan, artinya dia sudah sepakati, tapi kalau ada gejolak itu akan disepakati ulang, bukan berarti harus menggugurkan ketika ada konflik,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Mahyuddin menyebut dokumen pemekaran yang telah masuk ke Biro Hukum perlu tetap diproses agar tahapan administrasi berikutnya tidak ikut tertunda.
DPRD juga mempertimbangkan risiko apabila dokumen satu wilayah dibatalkan. Sebab, berkas administrasi desa dan kelurahan yang saling berbatasan memiliki keterkaitan sehingga perubahan pada satu wilayah berpotensi memengaruhi dokumen lainnya.
“Artinya mereka ini sudah bersepakat, tapi sambil berjalan di biro hukum,” lanjutnya.
Dengan pendekatan tersebut, DPRD berharap proses pemekaran wilayah di PPU tetap berjalan sesuai tahapan, sementara persoalan tapal batas yang masih diperdebatkan dapat diselesaikan secara bertahap melalui koordinasi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. (Adv)
![]()








