PENAJAM – Penyelesaian persoalan tapal batas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial. Perubahan garis administratif pada satu desa atau kelurahan berpotensi berdampak terhadap wilayah lain karena setiap batas daerah saling terhubung.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, mengatakan keterkaitan batas wilayah membuat setiap keputusan harus melalui pertimbangan menyeluruh. Pemerintah tidak bisa hanya berfokus menyelesaikan persoalan antara dua wilayah tanpa memperhitungkan daerah lain yang berbatasan.
Ia mengibaratkan hubungan batas administratif seperti susunan puzzle. Setiap bagian saling terhubung sehingga perubahan pada satu sisi dapat memengaruhi bagian lainnya.
Mahyuddin mencontohkan persoalan perbatasan antara Kelurahan Nipah-Nipah dan Lawe-Lawe yang juga memiliki keterkaitan dengan wilayah administratif lainnya.
“Contoh seperti ini, Nipah-Nipah ketika ada konflik dengan Lawe-Lawe, batasnya bersinggungan dengan Lawe-Lawe, dan Lawe-Lawe bersinggungan dengan wilayah lainnya juga,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyesuaian batas harus memperhitungkan seluruh wilayah yang saling bersinggungan, termasuk kawasan Kelurahan Nenang.
Apabila perubahan koordinat dilakukan tanpa kajian menyeluruh, dokumen administrasi yang sebelumnya telah disepakati berpotensi harus disesuaikan kembali. Dampaknya juga bisa meluas pada proses pengukuran dan penandatanganan dokumen oleh sejumlah wilayah terkait.
Karena itu, Mahyuddin meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam mengambil keputusan agar penyelesaian satu persoalan tidak justru memunculkan persoalan baru di wilayah lain.
Ia berharap seluruh proses penegasan batas dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan administratif antardaerah sehingga kepastian wilayah dapat terwujud secara menyeluruh. (Adv)
![]()








