PENAJAM – Keterbatasan anggaran daerah membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus menyusun skala prioritas dalam membangun fasilitas ramah disabilitas di gedung-gedung perkantoran. Pembangunan sarana pendukung seperti jalur landai (ramp), toilet khusus, hingga lift diusulkan untuk difokuskan terlebih dahulu pada instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai fasilitas kesehatan dan layanan administrasi kependudukan merupakan titik yang paling mendesak untuk segera dibenahi. Tingginya tingkat kunjungan warga setiap hari membuat kantor-kantor pelayanan tersebut wajib memberikan kenyamanan akses bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
“Menurut saya, kantor-kantor yang punya pelayanan dekat dengan masyarakat seperti rumah sakit, Disdukcapil, kantor polisi, atau Samsat yang banyak pengunjungnya mungkin perlu diprioritaskan saat ini,” ujar Muhammad Bijak Ilhamdani, Selasa (17/11/2026).
Ia mengungkapkan bahwa penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas membutuhkan kesiapan fiskal yang tidak sedikit apabila harus diterapkan serentak di seluruh instansi pemerintah. Bahkan di lingkungan gedung DPRD PPU sendiri, akses menuju ruang rapat di lantai tiga masih menggunakan tangga konvensional karena belum tersedianya fasilitas lift.
“Seperti kantor DPRD kita ini sebenarnya juga belum ramah disabilitas, bagaimana kalau masyarakat disabilitas mengikuti rapat di lantai tiga sedangkan kita belum punya lift,” ungkapnya.
Dengan menetapkan skala prioritas pada sektor pelayanan vital, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi warga yang membutuhkan. Sementara untuk gedung perkantoran lainnya, penyesuaian infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Komisi I DPRD PPU berkomitmen terus mengawal implementasi Perda disabilitas dalam setiap pembahasan program kerja bersama perangkat daerah terkait.
“Nanti diprioritaskan pelan-pelan pada titik layanan masyarakat yang paling ramai terlebih dahulu sambil menunggu kemampuan anggaran daerah membaik,” imbuhnya .
![]()








