Kutai Timur – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Timur memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam (THM) yang diduga melanggar peraturan daerah, setelah meningkatnya laporan warga terkait praktik prostitusi yang tertutupi. Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan cepat untuk merespons kegelisahan masyarakat.
Tim gabungan dari Bidang Ketertiban Umum (Trantib) dan Penegakan Peraturan Daerah (PPUD) diturunkan untuk melakukan pendataan serta pengecekan langsung terhadap THM yang dicurigai tidak sesuai dengan izin operasional.
Kepala Satpol PP mengatakan bahwa mereka mendata lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi indikasi prostitusi, dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan.
Berdasarkan hasil observasi, hampir seluruh kecamatan besar di Kutim menunjukkan potensi pelanggaran, termasuk Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Wahau, Kombeng, dan Sangkulirang.
Fata mengatakan bahwa banyak THM beroperasi menyamar sebagai warung kopi.
Ia menyebut, peristiwa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan mencoreng reputasi daerah. Praktik prostitusi yang tersembunyi juga menimbulkan kegelisahan masyarakat dan merusak kenyamanan warga sekitar.
Dilakukannya pendataan ulang karena banyak THM mengalami pergantian pemilik sehingga informasi lama tidak lagi akurat.
“Karena pemilik sering berganti, data lama tidak bisa digunakan. Kami menargetkan data final selesai pada November ini,” jelasnya.
Fata juga mengatakan bahwa operasi penertiban sebenarnya dilakukan setiap bulan, meskipun sering terkendala koordinasi dan keterbatasan personel. Pendekatan yang humanis tetap menjadi langkah awal sebelum proses hukum ditempuh.
Setiap temuan di lapangan akan diproses lebih lanjut dengan pemberian peringatan kepada pemilik usaha.
Fata menegaskan bahwa penertiban ini tidak hanya bertujuan menindak, tetapi juga memastikan semua usaha mematuhi perda dan lingkungan tetap aman serta tertib.
Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran di sekitar mereka. Menurutnya, kerja sama antara warga dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan beretika.
“Saya berharap masyarakat mau melaporkan setiap indikasi pelanggaran, karena semua itu bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama,” pungkasnya.ADV
