PENAJAM – Rencana pembangunan embung di atas lahan milik PT Pertamina di kawasan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendapat perhatian DPRD. Pemerintah daerah diminta memastikan status penggunaan lahan sebelum proyek tersebut direalisasikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.
Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Haryono, mengatakan kejelasan status lahan menjadi hal mendasar yang harus diselesaikan. Pemerintah perlu memastikan apakah Pertamina akan menyerahkan penggunaan lahan sepenuhnya kepada daerah atau hanya memberikan izin melalui mekanisme pinjam pakai.
“Ditambah lagi embung yang akan dibuat ini berada di tanah Pertamina, apakah Pertamina secara utuh menyerahkan penggunaannya? Pinjam pakai tentunya ada batasan, dan nanti ada biaya yang ditetapkan,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Menurut Haryono, setiap bentuk kerja sama memiliki konsekuensi berbeda. Karena itu, pemerintah harus memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu pemanfaatan serta ketentuan yang berlaku selama lahan digunakan.
Ia juga meminta agar rencana pengembangan kawasan milik Pertamina menjadi bagian dari pertimbangan. Apabila perusahaan memiliki agenda perluasan kegiatan atau kepentingan bisnis di sekitar lokasi, pemerintah harus mengetahuinya sejak awal.
“Artinya kita melihat perjanjian serta rencana dan wacana Pertamina sejauh apa ke depannya. Jadi tidak bisa serta-merta penawaran yang diberikan langsung dikerjakan tanpa dikaji lebih jauh, karena dampaknya pasti ke masyarakat,” tuturnya.
DPRD meminta pemerintah daerah melibatkan bagian hukum untuk mengkaji seluruh aspek kerja sama. Dengan kepastian legalitas dan perjanjian yang jelas, pembangunan embung diharapkan tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun mengganggu pemanfaatan kawasan pada masa mendatang. (Adv)
![]()








