PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama DPRD terus berupaya menuntaskan persoalan batas wilayah administratif antar-desa dan kelurahan. Penetapan batas wilayah yang jelas dinilai sangat penting untuk mencegah munculnya gesekan sosial di tengah masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mengungkapkan bahwa sejumlah titik batas wilayah, termasuk yang sempat mencuat di kawasan Kelurahan Saloloang, masih dalam proses pengkajian ulang oleh tim teknis pemerintah daerah. Langkah hati-hati diambil agar keputusan yang dihasilkan benar-benar akurat dan diterima oleh semua pihak yang berbatasan.
“Tentu penyelesaian tapal batas harus tetap selesai, karena kita punya target pada Desember 2026 ini semua tapal batas harus tuntas,” tegas Bijak, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa batas wilayah saat ini sedang diselaraskan dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai penegasan batas wilayah. Pemerintah daerah berupaya menyelesaikan kerangka regulasi tersebut terlebih dahulu agar penanganan di lapangan memiliki payung hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih.
“Kemarin memang kita minta dikembalikan untuk dikaji ulang karena progres pembentukan Perbup tentang tapal batas wilayah sedang berjalan,” terangnya.
Menurut politisi yang membidangi urusan pemerintahan ini, persoalan batas wilayah tidak hanya terjadi di satu titik kelurahan saja, melainkan masih tersebar di beberapa kecamatan lainnya di PPU.
Oleh karena itu, percepatan kerja tim penegasan batas daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan sangat dibutuhkan menjelang akhir tahun ini.
DPRD PPU siap memfasilitasi rapat koordinasi maupun mediasi apabila ditemukan kendala teknis di lapangan yang menghambat proses kesepakatan antar-wilayah.
“Mudah-mudahan teman-teman bagian pemerintahan bersama Pak Asisten I bisa segera menuntaskan seluruh persoalan tapal batas yang masih tersisa,”tutupnya .
![]()








