ADVERTORIAL DPRD PPU

DPRD Desak Pemkab Gali Potensi PAD dari Koperasi Warga

PENAJAM – Kondisi keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang selama ini sangat bergantung pada kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mendapat sorotan tajam dari jajaran parlemen. Ketergantungan fiskal yang terlalu tinggi membuat roda pembangunan daerah mudah goyah apabila terjadi penundaan atau pemotongan dana transfer dari pusat.

Anggota DPRD Kabupaten PPU, Jamaluddin, mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar segera berinovasi menciptakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Salah satu potensi strategis yang dapat dikembangkan adalah dengan membina dan membesarkan koperasi serta unit usaha mikro milik masyarakat lokal.

“Dari dulu saya selalu teriakkan bahwa pemerintah itu seyogyanya memotivasi diri untuk terus mengembangkan upaya menciptakan peluang PAD. Karena ketika kita ketergantungan DBH, sedikit saja DBH tertahan maka kita akan kelabakan,” tegas Jamaluddin, Rabu (18/11/2026).

Jamaluddin menilai tekanan anggaran yang memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja saat ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal pusat. Menurutnya, pemerintah kabupaten tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah pusat karena pengaturan besaran transfer merupakan kewenangan mutlak nasional.

“Contohlah sekarang ini, saat ini pemerintah daerah boleh dikatakan gali lubang tutup lubang karena kebijakan pusat. Kebijakan pusat tidak bisa juga kita salahkan sepenuhnya karena memang hak mereka mengendalikan anggaran, berapa besar mau ditransfer atau ditahan,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang agar kas daerah tidak terus-menerus tertekan, Jamaluddin mendorong pemerintah kabupaten memberikan pendampingan bisnis yang serius kepada koperasi-koperasi warga yang potensial. Jika usaha masyarakat berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan besar, kontribusi pajak dan retribusi daerah otomatis akan ikut meningkat.

“Oleh karena itu, dengan adanya masyarakat kita yang bernaung di koperasi dan mampu berbuat, tidak menutup kemungkinan ada koperasi lain yang butuh keseriusan pemerintah yang akhirnya nanti bisa menciptakan peluang untuk PAD,”pungkas Jamaluddin.

DPRD PPU meminta tim anggaran dan dinas teknis terkait segera menyusun peta jalan penguatan ekonomi kerakyatan. Kemandirian fiskal yang ditopang oleh produktivitas usaha lokal diyakini akan membuat pembangunan di PPU jauh lebih tahan terhadap gejolak ekonomi nasional.(adv)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!