ADVERTORIAL DPRD PPU

DBH Sawit Dinilai Tak Sesuai, Syahrudin M. Noor Kritik Minimnya Transparansi Formula dan Data Lahan

PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), H. Syahrudin M. Noor, menyoroti ketidaksesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit yang diterima daerahnya. Sebagai salah satu wilayah penghasil sawit, PPU dinilai belum mendapatkan porsi anggaran yang sebanding dengan potensi riil perkebunan di lapangan.

 

Persoalan utama terletak pada tertutupnya akses informasi mengenai rumus pembagian dana dari pemerintah pusat kepada daerah. Pihak legislatif maupun pemerintah daerah disebut belum pernah diperlihatkan secara rinci bagaimana kalkulasi antara wilayah penghasil utama dengan daerah terdampak ringan ditetapkan.

 

“Enggak sesuailah saya liat itu sama kita daerah penghasil sawitnya. Karena kita kan enggak pernah diperlihatkan secara terbuka formulanya apa, pembagiannya seperti apa, daerah penghasil berapa, daerah berdampak ringan berapa, luasannya berapa, kan enggak pernah kita dapatkan,” ujar Syahrudin (19/11/26).

 

Kondisi ini diperparah oleh dugaan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU sendiri tidak mengantongi data akurat mengenai total luasan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayahnya. Ketiadaan basis data yang valid membuat daerah berada dalam posisi lemah dan hanya pasrah menerima transfer anggaran berapapun nilainya dari pusat.

 

Menurut syahrudin, daerah seharusnya memahami secara pasti nilai aset dan komoditas yang dimilikinya sebelum menuntut hak ke pemerintah pusat. Tanpa data pembanding yang kuat, upaya negosiasi maupun evaluasi terhadap realisasi transfer dana pusat tidak akan berjalan maksimal.

 

“Mungkin juga pemerintah daerah enggak tahu luasan lahan sawit di sini berapa, sehingga suka-sukanya pusat bayarnya berapa. Kita kalau mau jualan itu kan harus tahu jualan kita dulu, kalau enggak tahu jualan kita apa ya susah,” tegasnya.

 

Sebagai solusi konkret, Syahrudin mendesak pemerintah daerah untuk segera menggandeng pihak ketiga atau konsultan independen guna melakukan pendataan dan pengkajian menyeluruh. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif daripada mengandalkan tim internal yang dinilai belum mampu menjangkau pemetaan teknis secara mendalam.

 

“Melalui kajian profesional, Pemkab kami harapkan memiliki pijakan data yang kuat untuk memperjuangkan hak daerah. Dengan demikian, potensi besar dari sektor perkebunan kelapa sawit dapat terkonversi secara adil menjadi pendapatan bagi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara,” Pungkasnya.(adv)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!