Balikpapan – Kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan (Uniba) ke DPRD Kota Balikpapan menjadi ruang pembelajaran langsung mengenai kebijakan penganggaran daerah. Diskusi tersebut turut membahas arah pemanfaatan anggaran dan prioritas pembangunan yang disiapkan untuk Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balikpapan pada Senin, (5/10/2026), memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana kebijakan anggaran disusun dan diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembahasan juga relevan dengan bidang studi mahasiswa yang berkaitan dengan akuntansi dan ekonomi.
Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan salah satu pertanyaan mahasiswa berkaitan dengan pemanfaatan anggaran dalam kondisi ekonomi saat ini serta prioritas yang menjadi kekuatan dalam penyusunan anggaran 2027.
“Salah satu pertanyaan dari mahasiswa yang lebih ini tuh pemanfaatan anggaran bagaimana di sistem ekonomi yang saat ini dan apa juga prioritas yang menjadi suatu kekuatan di dalam prioritas anggaran di 2027 yang akan datang,” ujar Yono.
Yono menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam kunjungan tersebut, perhatian mahasiswa lebih banyak diarahkan pada fungsi penganggaran karena memiliki keterkaitan dengan bidang ekonomi dan akuntansi yang mereka pelajari.
“Dan kami sudah saya sampaikan bahwa fungsionalnya DPRD terdiri sudah ada tiga fungsi salah satunya adalah legislasi, terus penganggaran dan pengawasan,” jelasnya. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan peran DPRD kepada mahasiswa melalui pembelajaran secara langsung.
Menurut Yono, arah penganggaran daerah mencakup tiga fokus besar, yakni pelayanan publik, infrastruktur, serta pelayanan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Penentuan prioritas tersebut disusun berdasarkan pos-pos anggaran yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyebut pendidikan menjadi salah satu pos penting dalam struktur anggaran. “Nah, itu berdasarkan dengan pos-pos anggaran yang sesuai dengan diatur oleh aturan perundang-undangan salah satunya adalah pos yang paling besar itu 20% pendidikan yang diakomodirkan,” katanya.
Selain pendidikan, infrastruktur dan pelayanan masyarakat juga menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan prioritas. Yono menjelaskan, penyesuaian sejumlah anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan adanya potongan anggaran, sehingga berbagai kebutuhan pembangunan perlu diharmonisasi berdasarkan skala prioritas.
“Nah, hari ini juga karena ada banyak beberapa potongan anggaran makanya kita mengharmonisasi semua anggaran-anggaran menjadi skala prioritas termasuk pendidikan dan program wali kota tentang kesehatan,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, perhatian diarahkan antara lain pada pembangunan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas pendidikan tingkat SD dan SMP. Selain pembangunan sarana pendidikan, fasilitas yang mendukung program pendidikan juga menjadi bagian dari pembahasan prioritas.
Yono menyampaikan, dukungan terhadap pendidikan juga diarahkan agar fasilitas yang tersedia berjalan sejalan dengan program pemerintah provinsi, termasuk pendidikan gratis dan penyediaan seragam sekolah. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pembangunan juga diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan masyarakat.
“Yang kedua pembangunan bangunan juga skala prioritas dibangun infrastruktur salah satunya adalah jalan lingkungan, penerangan lampu dan infrastruktur yang lainnya,” tutur Yono.
Melalui dialog tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai fungsi penganggaran DPRD, tetapi juga mendapat gambaran mengenai bagaimana kebutuhan masyarakat diterjemahkan menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran. Kunjungan ini sekaligus membuka ruang bagi mahasiswa untuk memahami proses kebijakan publik secara lebih dekat dan melihat keterkaitan antara ilmu ekonomi yang dipelajari dengan pengelolaan pembangunan daerah.(IM/ADV)
![]()







