Balikpapan – Pemahaman masyarakat mengenai jaminan kesehatan dan kebutuhan perbaikan infrastruktur menjadi dua hal yang dibahas Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamit, saat menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di RT 38, Kelurahan Sepinggan, 15 November 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan BPJS Kesehatan agar warga memperoleh informasi langsung mengenai mekanisme kepesertaan dan layanan yang ditanggung pemerintah.
Hamit mengangkat tema kesehatan karena masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Melalui penjelasan petugas, warga diharapkan memahami persyaratan, prosedur pendaftaran, serta jalur untuk memperoleh jaminan kesehatan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan itu juga memberikan gambaran mengenai kondisi kepesertaan di lingkungan RT 38. Sebagian besar warga ternyata telah terdaftar melalui sejumlah kategori, mulai dari peserta mandiri, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), hingga peserta yang iurannya ditanggung Pemerintah Kota Balikpapan.
“Dengan kondisi tersebut, pembahasan mengenai BPJS Kesehatan dalam reses tidak hanya diarahkan kepada warga yang belum terdaftar, tetapi juga untuk memberikan pemahaman mengenai jenis kepesertaan dan mekanisme memperoleh jaminan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan,” demikian penjelasan dalam materi reses tersebut.
Di luar isu kesehatan, warga turut menyampaikan kebutuhan pembangunan lingkungan, terutama pengaspalan jalan dan perbaikan drainase. Peninjauan langsung di sekitar permukiman menunjukkan masih terdapat sejumlah ruas jalan yang rusak dan berlubang. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian karena dapat mengganggu kenyamanan sekaligus membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi aspirasi itu, Hamit menyampaikan bahwa usulan masyarakat akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Karena anggaran murni 2027 telah memiliki alokasi masing-masing, kebutuhan perbaikan infrastruktur RT 38 diarahkan untuk masuk dalam pembahasan anggaran perubahan tahun tersebut.
“Dengan demikian, usulan perbaikan jalan dan kebutuhan infrastruktur lainnya di RT 38 akan diupayakan masuk dalam pembahasan anggaran perubahan,” ungkapnya.
Hamit juga menekankan bahwa aspirasi warga tetap harus diperhatikan tanpa membedakan tingkat kemampuan ekonomi. Meskipun sebagian besar masyarakat RT 38 tergolong kelompok menengah, kebutuhan mereka tetap menjadi bagian dari tanggung jawab dalam penyerapan aspirasi.
“Saya menegaskan bahwa penyerapan aspirasi merupakan bagian dari kewajiban sebagai anggota DPRD,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Hamit berharap masyarakat semakin memahami akses jaminan kesehatan sekaligus memperoleh kepastian mengenai jalur perjuangan usulan pembangunan. Ia juga mengapresiasi keterbukaan warga dalam menyampaikan persoalan lingkungan agar dapat dikawal melalui mekanisme yang tersedia.(IM/ADV)
![]()







