Balikpapan – Penanganan drainase yang belum terealisasi dan rendahnya kepemilikan legalitas usaha menjadi dua persoalan penting yang dibahas Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Jalan Sosial VII, RT 36, Kelurahan Sepinggan, Sabtu (14/11/2026). Pertemuan tersebut juga menghadirkan perwakilan bidang UMKM dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membahas peluang pengembangan usaha masyarakat.
Dalam pembahasan infrastruktur, Wahyullah menyoroti usulan penanganan drainase yang sebenarnya telah memiliki master plan dan masuk dalam prioritas perencanaan kecamatan. Usulan tersebut telah diajukan dua kali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorembang), tetapi belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
“Usulan itu sudah mendapatkan persetujuan sebagai prioritas, tetapi belum dapat dikerjakan karena anggaran yang dibutuhkan tidak tersedia,” demikian penjelasan dalam Wahyullah.
Kondisi keuangan daerah turut menjadi tantangan. Proyeksi defisit anggaran disebut mencapai sekitar Rp500 miliar sehingga pemerintah perlu menentukan prioritas pembangunan. Warga berharap program penanganan drainase kembali mendapat alokasi pada 2027 dan tidak terkena pemangkasan.
Sejumlah titik yang membutuhkan perhatian berada di kawasan Jalan Sepinggan Baru dan sekitar Taman Lalu Lintas. Kedua kawasan tersebut kerap mengalami genangan ketika hujan deras berlangsung selama satu hingga dua jam. Meski air biasanya surut setelahnya, genangan tetap mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain mengawal usulan melalui perencanaan pemerintah, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan swadaya masyarakat juga dibahas sebagai alternatif pembiayaan. Namun, pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta tingkat urgensi pekerjaan.
“Penentuan prioritas pekerjaan tetap diperlukan agar kebutuhan yang paling mendesak dapat ditangani terlebih dahulu,” menjadi salah satu penekanan dalam pembahasan penanganan drainase.
Pada kesempatan yang sama, Wahyullah mengarahkan perhatian pada pengembangan UMKM. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, jumlah UMKM di Balikpapan mencapai sekitar 100.000 unit, tetapi baru sekitar 10 persen yang memiliki legalitas usaha.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena legalitas merupakan salah satu persyaratan penting untuk mengakses pembiayaan perbankan. Tanpa dokumen usaha yang memadai, pelaku UMKM berpotensi kesulitan memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dinilai diperlukan. Pemerintah melalui bidang UMKM diharapkan memperluas pendampingan penerbitan legalitas, sedangkan perbankan dapat memberikan informasi pembiayaan sesuai persyaratan yang berlaku.
Wahyullah juga mendorong pedagang kecil, khususnya yang berjualan di kawasan pinggiran dan pasar, mulai memanfaatkan platform digital untuk memperluas pemasaran. Penjualan daring dapat membuka peluang menjangkau konsumen di luar lingkungan tempat usaha mereka.
Melalui reses tersebut, ia mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam menyampaikan kebutuhan secara langsung. Ia berharap pengawalan pembangunan drainase berjalan seiring dengan pendampingan usaha, sehingga persoalan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat dapat memperoleh perhatian secara bertahap.(IM/ADV)
![]()







