AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanInfrastrukturPembangunan

Efisiensi Anggaran Hambat Sejumlah Usulan Pembangunan Balikpapan

Balikpapan – Penurunan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan berbagai kebutuhan pembangunan di Kota Balikpapan. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qadri, menyampaikan hal tersebut saat Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di rumah jabatannya, Sabtu (14/11/2026), sekaligus menyerap beragam persoalan yang disampaikan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, pembahasan tidak hanya menyangkut pembangunan jalan, tetapi juga penataan pasar, pengelolaan sampah, penerangan jalan umum (PJU), hingga pelayanan air bersih. Berbagai masukan tersebut menjadi gambaran kebutuhan warga yang masih memerlukan perhatian pemerintah.

Alwi menjelaskan, kebijakan efisiensi berpengaruh terhadap kapasitas anggaran pemerintah daerah. APBD Balikpapan yang pada 2025 berada di kisaran Rp4,5 triliun, saat ini hanya sekitar Rp3 triliun lebih. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan kegiatan yang dapat diprioritaskan.

“Jika pada 2025 APBD Balikpapan berada di kisaran Rp4,5 triliun, anggaran saat ini hanya sekitar Rp3 triliun lebih,” demikian gambaran kondisi fiskal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Penurunan anggaran juga terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Alokasi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,3 triliun disebut kini berada di kisaran Rp400 miliar. Berkurangnya anggaran itu berdampak pada kemampuan pemerintah menangani seluruh usulan infrastruktur dalam waktu bersamaan.

Persoalan penataan pasar turut menjadi perhatian. Meski penertiban telah beberapa kali dilakukan, kondisi pasar masih menghadapi kendala karena sebagian pedagang atau masyarakat belum sepenuhnya mengikuti aturan. Sementara itu, pengelolaan sampah membutuhkan dukungan fasilitas, terutama ketersediaan tempat sampah dan peralatan pengangkutan yang memadai.

Warga juga menyampaikan kebutuhan pelebaran Jalan Legend Suparto. Selain itu, peningkatan akses di Balikpapan Barat, termasuk jalur menuju kawasan Gunung Jumpi, dinilai perlu dilanjutkan. Alwi menilai pemerataan pembangunan penting agar kawasan di luar pusat kota turut mendapatkan peningkatan kualitas infrastruktur.

“Aspirasi masyarakat akan ditampung terlebih dahulu dan diperjuangkan apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan,” menjadi penjelasan mengenai tindak lanjut berbagai kebutuhan yang disampaikan warga.

Kebutuhan PJU dengan konsep estetika juga mengemuka. Penataan yang telah dilakukan di kawasan 21 Januari diharapkan dapat menjadi contoh untuk pengembangan di wilayah lain, meskipun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Dalam sesi dialog, warga turut mengeluhkan pencurian meteran air PDAM. Menanggapi persoalan tersebut, Alwi menjelaskan bahwa pelanggan dapat melaporkan kehilangan kepada PDAM untuk mengajukan penggantian. Namun, meteran pengganti tetap dikenakan biaya.

Melalui reses ini, Alwi mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan persoalan secara terbuka. Ia berharap seluruh masukan dapat menjadi bahan evaluasi dan diperjuangkan berdasarkan skala prioritas, sehingga pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!