Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan meminta PT WPS memperjelas data penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus membuka peluang kemitraan yang lebih luas bagi pelaku usaha setempat. Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan perusahaan di kawasan Kariangau tidak hanya berorientasi pada kegiatan industri, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan hal itu seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Laskar Merah Putih (LMP) dan perwakilan PT WPS di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketenagakerjaan, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas tanggung jawab sosial perusahaan, ketenagakerjaan, kemitraan, dan aspek lingkungan.
Salah satu persoalan yang membutuhkan penyelesaian adalah perbedaan data mengenai jumlah pekerja lokal. Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan persentase tenaga kerja lokal PT WPS sekitar 38 persen, sedangkan pihak general manager (GM) perusahaan menyebutkan telah mencapai 58 persen. Perbedaan tersebut perlu diverifikasi melalui pencocokan data agar diketahui kondisi sebenarnya.
Dalam rapat, pihak perusahaan menyebutkan memiliki sekitar 183 karyawan, dengan 98 orang berasal dari Balikpapan dan Paser. Namun, penghitungan tersebut masih perlu diperjelas berdasarkan domisili pekerja dan kategori tenaga kerja yang digunakan. Hal ini penting karena lokasi operasional perusahaan berada di kawasan perbatasan Balikpapan dan Kabupaten Paser.
Pembahasan juga mengacu pada ketentuan penyerapan tenaga kerja lokal yang disampaikan dalam rapat, yakni sebesar 40 persen pada tahun pertama operasional dan ditargetkan meningkat menjadi 75 persen pada tahun kelima. DPRD berharap perusahaan dapat memenuhi ketentuan tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih besar kepada warga Balikpapan, khususnya Balikpapan Barat.
Selain tenaga kerja, peluang bagi perusahaan lokal untuk menjadi subkontraktor turut menjadi perhatian. Manajemen PT WPS pada prinsipnya membuka kesempatan kerja sama, selama calon mitra memenuhi standar profesional dan kebutuhan operasional perusahaan. Kesempatan ini diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi serta mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal.
LMP juga menyampaikan keberatan terkait penggunaan nama organisasinya dalam kegiatan CSR dan perekrutan tenaga kerja tanpa keterlibatan langsung perwakilan organisasi. Sebagai tindak lanjut, perusahaan diarahkan menunjuk sejumlah liaison officer (LO) dari LMP untuk memperjelas komunikasi dan mencegah kesalahpahaman pada kegiatan berikutnya.
Aspirasi lainnya mencakup keterlibatan masyarakat pesisir dalam jasa pendukung operasional, seperti transportasi air menggunakan speedboat. LMP juga meminta perhatian terhadap pengelolaan limbah dan pelaksanaan CSR agar manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Di sisi lain, perusahaan menjelaskan bahwa akses ke area operasional harus mengikuti prosedur keselamatan karena terdapat risiko kegiatan industri, termasuk potensi kebakaran dan ledakan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari standar keamanan yang harus dipatuhi setiap pihak yang memasuki kawasan perusahaan.
Yono berharap seluruh persoalan yang dibahas dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi perusahaan, LMP, dan OPD terkait. Pencocokan data tenaga kerja, kejelasan komunikasi organisasi, serta perluasan kemitraan lokal diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat Balikpapan Barat.(IM/ADV)
![]()







