Balikpapan – Efektivitas pembahasan agenda pemerintahan daerah di DPRD Kota Balikpapan turut bergantung pada keterlibatan aktif jajaran eksekutif. Karena itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lebih disiplin menghadiri rapat paripurna secara langsung, dengan target kehadiran minimal 80 persen.
Persoalan tersebut menjadi salah satu evaluasi setelah pelaksanaan Rapat Paripurna di Gedung DPRD Balikpapan Senin, (16/11/2026). Alwi menyoroti masih adanya kepala OPD yang tidak hadir dan hanya mengutus pejabat lain, seperti sekretaris dinas, untuk mewakili dalam agenda resmi legislatif.
Menurutnya, kehadiran pimpinan perangkat daerah memiliki arti penting, terutama ketika rapat membahas perencanaan dan penganggaran. Kepala OPD dinilai menjadi pihak yang memahami secara langsung kebutuhan, program, serta kondisi pelaksanaan kegiatan di masing-masing instansi.
“Setidaknya, tingkat kehadiran ditargetkan mencapai 80 persen sebagai bentuk komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pembahasan pemerintahan daerah,” demikian target yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
Alwi mengungkapkan, tingkat kehadiran dalam rapat paripurna terakhir masih jauh dari harapan. Berdasarkan pengamatannya, jumlah kepala OPD yang hadir diperkirakan hanya sekitar 10 orang dari keseluruhan pimpinan perangkat daerah.
“Berdasarkan pengamatan dalam rapat paripurna terakhir, jumlah kepala OPD yang hadir diperkirakan hanya sekitar 10 orang dan belum mencapai 50 persen dari keseluruhan kepala perangkat daerah,” ungkapnya dalam materi keterangannya.
Ia menegaskan, persoalan ketidakhadiran tersebut bukan pertama kali menjadi catatan. Oleh sebab itu, DPRD mengharapkan adanya perubahan pada agenda berikutnya agar komunikasi dan koordinasi antara legislatif dengan eksekutif tidak terhambat oleh keterbatasan kehadiran pejabat terkait.
Mengenai tindak lanjut, Alwi menjelaskan DPRD dapat menyampaikan teguran, saran, maupun masukan terkait kedisiplinan jajaran OPD. Sementara itu, peneguran langsung terhadap kepala dinas dinilai lebih tepat dilakukan melalui Wali Kota sebagai pimpinan pemerintahan daerah. Evaluasi dari DPRD akan diteruskan agar menjadi perhatian kepala daerah.
Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan dapat menindaklanjuti evaluasi tersebut melalui peningkatan kedisiplinan kepala OPD. Kehadiran pimpinan perangkat daerah secara langsung diharapkan membuat pembahasan program, kebutuhan instansi, serta kebijakan anggaran berlangsung lebih terbuka, terarah, dan efektif.(IM/ADV)
![]()







