PENAJAM – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan lembaganya tidak akan melakukan intervensi terhadap teknis pembelanjaan dana hibah untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026.
Menurut Raup, penggunaan anggaran yang telah dialokasikan menjadi tanggung jawab pihak teknis yang menjalankan kegiatan. DPRD tidak ingin mengambil alih kewenangan tersebut karena masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi desakan agar DPRD memanggil Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) untuk mengevaluasi persoalan anggaran olahraga.
Raup menjelaskan, pelaksanaan teknis penggunaan anggaran berada di tangan pihak yang bertanggung jawab mengelola kebutuhan kegiatan, termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Karena secara teknis angka itu yang membelanjakan kan tim teknis, gitu, termasuk di dalamnya ada KONI,” jelasnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai pembagian kewenangan tersebut harus dihormati agar pelaksanaan kegiatan tidak terganggu oleh intervensi yang berada di luar tanggung jawab masing-masing pihak.
Meski demikian, DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat dan tidak mencampuri keputusan teknis pelaksana kegiatan.
Raup berharap seluruh pihak dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, pelaksanaan Porprov diharapkan berjalan sesuai perencanaan tanpa menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran. (adv)
![]()







