PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah mengevaluasi proyek penyediaan air baku di kawasan Muara Telake sebelum mengembangkan infrastruktur baru. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab fasilitas yang telah dibangun belum memberikan manfaat secara maksimal.
Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Haryono, menilai pembangunan infrastruktur air baku tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas yang tersedia dapat dioperasikan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Menurutnya, proyek Muara Telake perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait kondisi fasilitas, kesiapan operasional hingga kendala teknis yang menyebabkan pemanfaatannya belum optimal.
Evaluasi tersebut juga penting untuk mengetahui apakah infrastruktur yang sudah tersedia masih dapat dimaksimalkan melalui pembenahan tertentu atau membutuhkan langkah penanganan lainnya.
Haryono mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru membuka proyek sumber air baru sebelum persoalan pada fasilitas sebelumnya diketahui secara jelas.
“Saya pikir pemerintah ini lebih selektif memilih tempat penyediaan air baku buat didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai, hasil evaluasi harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan penyediaan air bersih berikutnya. Dengan demikian, anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan tidak menambah proyek yang belum tentu mampu menjawab persoalan distribusi air.
“Hal tersebut harus menjadi pertimbangan utama agar program air bersih tidak memicu persoalan lingkungan di kemudian hari,” pungkasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah segera melakukan penelusuran terhadap proyek Muara Telake agar kendala yang ada dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum mengambil keputusan pembangunan berikutnya. (Adv)
![]()








