PENAJAM – Rencana pemanfaatan Sungai Tunan sebagai sumber air baku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta tidak dilakukan tanpa kajian mendalam.
DPRD PPU mengingatkan adanya aktivitas perusahaan di kawasan hulu yang berpotensi memengaruhi kualitas air sungai apabila tidak dikelola dengan baik.
Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Haryono, mengatakan pemerintah daerah perlu menelusuri berbagai aktivitas di sekitar kawasan hulu sebelum menetapkan Sungai Tunan sebagai sumber air untuk kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan kegiatan usaha di wilayah atas sungai harus menjadi perhatian, terutama terkait kemungkinan munculnya pencemaran yang dapat terbawa aliran air.
“Iya, banyak satwa juga dan di atas sana ada kegiatan perusahaan, dan itu perlu analisa yang kalau nanti ada sedikit persoalan terkait limbah lalu larinya ke sungai, ini bisa menjadi isu sosial baru,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Haryono menilai, potensi pencemaran harus diantisipasi sejak tahap perencanaan. Pemerintah perlu memastikan kondisi lingkungan di sekitar sumber air, termasuk aktivitas perusahaan dan kemungkinan dampaknya terhadap kualitas air yang nantinya akan dimanfaatkan masyarakat.
Ia mengingatkan, persoalan pencemaran tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat memunculkan persoalan sosial apabila sumber air yang digunakan masyarakat mengalami penurunan kualitas.
Karena itu, kajian terhadap Sungai Tunan harus dilakukan secara menyeluruh sebelum pemerintah mengambil keputusan pemanfaatan. Aspek kualitas air, aktivitas di kawasan hulu, serta risiko pencemaran perlu menjadi dasar pertimbangan.
“Saya pikir pemerintah ini lebih selektif memilih tempat penyediaan air baku buat didistribusikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
DPRD PPU berharap pemerintah tidak terburu-buru menetapkan sumber air baru tanpa memastikan keamanan dan kelayakan lingkungan. Hal ini penting agar program penyediaan air bersih tidak justru memunculkan persoalan baru bagi masyarakat. (Adv)
![]()








