ADVERTORIAL DPRD PPU

DPRD PPU Soroti Minimnya Buku Braille dan Fasilitas Disabilitas di Perpustakaan

PENAJAM – Layanan perpustakaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai masih membutuhkan peningkatan fasilitas bagi pengunjung penyandang disabilitas. Ketersediaan koleksi buku huruf Braille serta sarana aksesibilitas khusus di area layanan baca masih tergolong sangat terbatas.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mengakui bahwa perhatian terhadap kebutuhan kelompok disabilitas di fasilitas publik, termasuk perpustakaan, perlu terus ditingkatkan. Ia menilai pemenuhan hak aksesibilitas merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kalau kita bicara secara khusus di perpustakaan, memang masih butuh pelayanan lebih untuk teman-teman penyandang disabilitas,” kata Muhammad Bijak Ilhamdani pada Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, PPU sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut secara tegas mewajibkan seluruh gedung pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk menyediakan sarana yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kita sudah punya Perda disabilitas yang mewajibkan seluruh kantor pelayanan pemerintah maupun swasta harus ramah disabilitas, namun tentu kembali lagi pada persoalan keterbatasan anggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembenahan fasilitas ramah disabilitas tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi gedung perpustakaan semata, melainkan juga gedung perkantoran pemerintah lainnya, termasuk gedung DPRD PPU yang belum dilengkapi lift menuju lantai atas. Oleh karena itu, penyediaan sarana tersebut harus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas anggaran.

DPRD PPU mendorong pemerintah daerah untuk mulai menganggarkan pengadaan buku Braille dan perbaikan aksesibilitas di ruang-ruang publik. Langkah ini penting agar penyandang disabilitas dapat menikmati layanan literasi dan fasilitas pemerintahan tanpa hambatan.

“Nanti tinggal kita dorong pemerintah agar kalau memang ada kelebihan anggaran bisa disiapkan secara bertahap sesuai aturan Perda yang sudah kita miliki,” tutupnya.

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!