ADVERTORIAL DPRD PPU

Anggaran Daerah Terbatas, DPRD PPU Apresiasi Kebijakan Pusat Soal P3K Paruh Waktu

ENAJAM – Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat atas perhatiannya terhadap nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Kebijakan pengangkatan bertahap dari status paruh waktu menjadi penuh waktu dinilai menjadi angin segar di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PPU, H. Andi Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami efisiensi akibat banyaknya pemangkasan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Situasi fiskal tersebut membuat pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang sangat terbatas untuk menanggung beban belanja pegawai secara mandiri.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, dan dengan kondisi efisiensi sekarang ini kami juga memikirkan peningkatan dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu,” ujar Andi Muhammad Yusuf, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, apabila kemampuan keuangan daerah sedang dalam kondisi mencukupi, pemerintah kabupaten tentu akan memberikan perhatian khusus dan langsung menuntaskan status kepegawaian para tenaga honorer tersebut.

Namun, karena kebijakan kepegawaian dan alokasi dana transfer sangat bergantung pada regulasi pusat, dukungan langsung dari pemerintah pusat menjadi solusi terbaik.

“Sebenarnya kalau pemerintah daerah anggarannya mencukupi saya yakin ada perhatian khusus, tapi karena anggaran daerah banyak pengurangan maka perhatian dari pemerintah pusat ini sangat membantu,” jelasnya.

Ia berharap proses transisi status kepegawaian dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dapat berjalan lancar sesuai tahapan yang ditetapkan. Lebih jauh, ia juga mendoakan agar para pegawai yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU ke depannya memiliki peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

DPRD PPU akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah serta kementerian terkait guna memastikan hak-hak dan kesejahteraan para tenaga kerja tersebut tetap terjamin.

“Mudah-mudahan dari paruh waktu bisa segera menjadi penuh waktu, dan kalau bisa ke depannya ditingkatkan lagi menjadi PNS,” harapnya. (Adv)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!