PENAJAM – Rencana pemanfaatan air dari lubang bekas tambang atau void sebagai sumber air baku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta tidak dilakukan tanpa pemeriksaan kualitas terlebih dahulu. DPRD PPU menegaskan, hasil pengujian laboratorium harus menjadi dasar sebelum pemerintah memutuskan air tersebut layak dimanfaatkan masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Haryono, menyatakan tidak sepakat apabila air pascatambang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Menurutnya, karakteristik air dari kawasan bekas pertambangan perlu diperiksa secara menyeluruh karena berpotensi mengandung zat yang dapat membahayakan.
“Saya sebagai anggota dewan, fungsi pengawasan tidak sepakat kalau pasca-tambang itu digunakan untuk air bersih. Tentunya kalau juga mau digunakan harus ada analisa laboratorium, bahwasanya cairan tersebut memang layak dipakai masyarakat,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Haryono meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU terlibat aktif dalam pemeriksaan kualitas air melalui pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi air sebelum masuk ke tahap pengolahan maupun pemanfaatan.
Ia menilai, ketersediaan air dalam jumlah besar tidak dapat dijadikan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan sumber air baku. Pemerintah juga harus memastikan kualitas dan tingkat keamanannya agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Kalau artinya pasca-tambang mau digunakan untuk air baku, karena banyak hal yang memang mengandung timbal dan zat besi tinggi, maka harus dianalisa kembali di laboratorium apakah layak diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai landasan utama dalam menentukan kelanjutan rencana pemanfaatan air void. Selama kualitas dan kelayakannya belum dipastikan, air tersebut dinilai belum boleh langsung digunakan untuk kebutuhan masyarakat.(adv)
![]()








