PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperluas penerapan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan melalui program Desa Antikorupsi. Setelah sukses dengan Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku, kini Desa Rintik di Kecamatan Babulu dipersiapkan untuk menjadi percontohan baru bagi desa-desa lainnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menekankan bahwa esensi utama dari program Desa Antikorupsi bukan sekadar mengejar penghargaan administratif, melainkan membangun kesadaran kolektif antara perangkat desa dan masyarakat. Keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa menjadi fondasi utama untuk mencegah penyimpangan anggaran.
“Dimulai dari pelayanan-pelayanan di tingkat desa yang transparan, program ini bisa menjadi edukasi langsung kepada masyarakat sekitar yang nantinya akan meluas,” ujar Bijak, Selasa (17/11/2026).
Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan di desa merupakan bentuk kontrol sosial yang paling efektif. Ketika warga memahami hak-haknya dan mengetahui rincian penggunaan anggaran desa secara terbuka, potensi praktik korupsi dapat ditekan secara maksimal.
“Saya pikir nominasi Desa Rintik ini sangat bagus karena bisa memberi motivasi tambahan kepada desa-desa lain untuk menghadirkan pelayanan antikorupsi,” jelasnya.
Menurut Muhammad Bijak, keberhasilan dua desa tersebut diharapkan dapat menciptakan efek berantai bagi puluhan desa lainnya di wilayah Benuo Taka. Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu terus memberikan bimbingan teknis mengenai tata kelola keuangan desa yang akuntabel serta digitalisasi layanan administrasi warga.
DPRD PPU mendukung penuh setiap inisiatif yang bertujuan memperkuat integritas aparatur pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Harapannya semakin lama budaya antikorupsi ini semakin mengakar di seluruh desa kita sehingga pembangunan berjalan bersih dan tepat sasaran,” pungkasnya.(adv)
![]()








