Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut hangat kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kalimantan Timur di Kantor Bupati pada Rabu (6/3/24). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas isu dampak pembangunan dan tata kelola Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rombongan BPKP, yang dipimpin oleh Antar MT Sianturi, disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, beserta sejumlah pejabat terkait lainnya. Salah satu isu utama yang dibahas adalah dampak pembangunan IKN terhadap lima kecamatan di Kukar, yaitu Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Sanga Sanga, Samboja, dan Samboja Barat, yang wilayahnya masuk dalam delineasi IKN.
Menurut Sunggono, Kukar menghadapi potensi kehilangan pendapatan mencapai tiga sampai enam triliun rupiah karena lima kecamatan tersebut merupakan daerah penghasil migas dan batubara. Meskipun demikian, Kukar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di kecamatan tersebut, meskipun nantinya akan menjadi bagian dari IKN.
Dalam paparannya, Sunggono juga menekankan pentingnya respon yang jelas dan tegas dari pemerintah pusat terkait dampak dan kebijakan ke depan terkait IKN di Kalimantan Timur.
Di sisi lain, Auditor Senior BPKP Antar MT Sianturi menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kukar bertujuan untuk menggali berbagai isu terkait gelar kewilayahan, aset, kependudukan, dan tata kelola yang berkaitan dengan kehadiran IKN di wilayah tersebut.
“Isu-isu yang ada di sini akan kita gali, kemudian kalau ada rekomendasi, kita akan sampaikan dan bahas bersama,” ungkapnya.
Kunjungan ini menandai komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan BPKP dalam menangani dampak dan implikasi dari pembangunan IKN bagi wilayah tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan menjadi kunci dalam memastikan proses pembangunan berjalan transparan dan berkelanjutan.
