Balikpapan – Persoalan antrean panjang biosolar subsidi di Balikpapan kembali memantik perhatian serius DPRD. Setelah gelombang keluhan sopir truk dan pengguna kendaraan logistik terus meningkat, DPRD menilai pola distribusi BBM subsidi tidak lagi cukup ditangani dengan langkah sementara, melainkan membutuhkan strategi baru yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Kemacetan antrean kendaraan di sejumlah SPBU dinilai menjadi alarm bahwa distribusi biosolar subsidi masih belum berjalan ideal. DPRD pun mendorong lahirnya formulasi baru agar persoalan kelangkaan, penumpukan antrean, hingga gangguan distribusi logistik tidak terus berulang.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa kewenangan utama terkait distribusi dan pemasaran BBM subsidi berada di tangan Pertamina Patra Niaga. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah hanya dapat mengambil peran melalui pengawasan, usulan, dan dorongan percepatan solusi.
“Distribusi dan pemasaran BBM subsidi berada di bawah kewenangan Pertamina Patra Niaga, sehingga kami di daerah sifatnya mendorong dan memberikan usulan penyelesaian,” ujar Japar di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (11/5/2026).
Meski tidak memiliki kewenangan teknis langsung, DPRD memastikan persoalan ini tidak dibiarkan berjalan tanpa evaluasi. Pemerintah Kota Balikpapan disebut telah meminta Pertamina Patra Niaga menyiapkan strategi distribusi yang lebih efektif, tidak hanya untuk biosolar subsidi, tetapi juga berbagai jenis BBM subsidi lainnya.
Langkah tersebut dipandang penting agar persoalan kelangkaan dan antrean panjang tidak lagi menjadi masalah rutin yang mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor logistik.
Menurut Japar, salah satu opsi yang sempat mengemuka dalam pembahasan bersama pemerintah dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta adalah pengoperasian SPBU selama 24 jam.
Skema ini dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurai penumpukan kendaraan di titik distribusi tertentu yang selama ini menjadi pusat antrean panjang.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa operasional SPBU 24 jam bukan jawaban utama atas persoalan yang terjadi.
“Fokus utama tetap pada penambahan kuota biosolar dan penambahan SPBU agar distribusi tidak menumpuk di satu lokasi,” katanya.
DPRD menilai akar persoalan sebenarnya berada pada ketimpangan antara kebutuhan biosolar subsidi dengan jumlah pasokan yang tersedia. Ketika kuota terbatas sementara kebutuhan transportasi dan logistik meningkat, antrean panjang hampir tidak terhindarkan.
Karena itu, penambahan kuota biosolar subsidi menjadi agenda utama yang terus diperjuangkan bersama pemerintah daerah.
Japar menjelaskan bahwa salah satu opsi yang dibahas adalah penyesuaian distribusi bulanan apabila kuota tahunan Balikpapan masih tersedia. Dalam skema tersebut, alokasi distribusi dari bulan berikutnya dapat ditarik lebih awal guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak.
“Kalau kuota tahunan masih cukup, bisa dilakukan penarikan distribusi dari bulan berikutnya supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi,” jelasnya.
Selain penambahan kuota, perluasan titik distribusi juga menjadi sorotan penting. DPRD menilai antrean panjang selama ini terjadi karena pelayanan biosolar subsidi terlalu terpusat di sedikit SPBU, sehingga kendaraan bertumpuk pada lokasi tertentu.
Dengan penambahan SPBU penyalur biosolar subsidi, distribusi diharapkan lebih merata dan waktu tunggu kendaraan dapat ditekan secara signifikan.
Meski begitu, Japar mengaku hingga kini belum menerima rincian resmi mengenai jumlah tambahan kuota maupun lokasi SPBU baru yang akan melayani biosolar subsidi. Pembahasan teknis disebut masih berlangsung di internal BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga.
Keputusan final terkait pola distribusi dan strategi penanganan antrean disebut akan ditentukan melalui rapat lanjutan bersama pihak terkait.
DPRD Balikpapan berharap pembahasan tersebut tidak berhenti pada sebatas wacana atau janji koordinasi. Realisasi kebijakan dinilai harus segera dilakukan agar masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku logistik, tidak terus dibayangi antrean panjang yang menguras waktu, biaya operasional, hingga produktivitas.
Bagi DPRD, distribusi biosolar subsidi bukan sekadar urusan bahan bakar, tetapi menyangkut stabilitas transportasi, kelancaran distribusi barang, dan denyut ekonomi masyarakat Balikpapan.
Dengan strategi distribusi yang lebih tepat, kuota yang memadai, serta penambahan titik layanan, DPRD berharap persoalan antrean panjang biosolar subsidi tidak lagi menjadi pemandangan yang terus berulang di Kota Balikpapan.(IM/ADV)
