Balikpapan – Penyusunan regulasi jaringan utilitas terpadu di Kota Balikpapan mulai diarahkan pada perencanaan pembangunan yang lebih terkoordinasi, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai naskah akademik yang disusun Universitas Brawijaya sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan sarana utilitas.
Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyampaikan hal tersebut seusai FGD di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (19/10/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan pemerintah daerah, penyedia layanan, dan pengembang agar pembangunan jaringan utilitas memiliki arah yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Iwan, penyelenggaraan utilitas di Balikpapan saat ini masih berjalan secara terpisah. Jaringan listrik, telekomunikasi, gas, dan infrastruktur bawah tanah belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu perencanaan. Kondisi ini berpotensi memicu pekerjaan berulang, terutama ketika sejumlah penyedia layanan melakukan perbaikan infrastruktur di lokasi yang sama pada waktu berbeda.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan road map atau peta jalan sebagai pedoman pembangunan utilitas. “Diperlukan upaya untuk mendorong integrasi seluruh jaringan utilitas melalui penyusunan road map atau peta jalan yang jelas,” ujar Iwan.
Peta jalan tersebut nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kota, pengembang perumahan, serta operator jaringan listrik dan telekomunikasi. Perencanaan yang terarah juga diperlukan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab, baik dalam pengaturan maupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
FGD ini turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya PGN sebagai penyedia jaringan gas, Telkom, PT MLN, Comtarlindo, Zain, serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Masukan para peserta mencakup persoalan teknis di lapangan, kendala pembangunan, dan harapan terhadap tata kelola jaringan utilitas di Balikpapan.
Iwan menjelaskan, pembangunan utilitas terpadu memang membutuhkan investasi besar. Namun, koordinasi sejak tahap perencanaan dinilai dapat menekan pemborosan akibat pekerjaan yang dilakukan secara terpisah. Misalnya, pembongkaran saluran drainase untuk memperbaiki jaringan air bersih dapat kembali diikuti pekerjaan jaringan listrik, telekomunikasi, maupun gas.
“Melalui perencanaan yang terpadu, pekerjaan tersebut diharapkan dapat dikoordinasikan sehingga lebih efisien,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah kota dapat menjajaki keterlibatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam pembangunan maupun investasi. Kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi salah satu alternatif. Selain itu, skema sharing cost atau pembagian biaya dapat dipertimbangkan sesuai porsi tanggung jawab pemerintah daerah dan operator.
Setelah FGD, seluruh masukan akan dihimpun dalam laporan akhir oleh tim peneliti Universitas Brawijaya. Hasil kajian selanjutnya dibahas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk menentukan peluang memasukkan Ranperda tersebut ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Penyusunan Perda ditargetkan pada 2027. Setelah regulasi berjalan, Bappeda Litbang juga didorong menyusun kajian rencana induk atau master plan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan pembangunan jaringan utilitas yang terintegrasi, sekaligus mendukung efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas infrastruktur Kota Balikpapan.(IM/ADV)
![]()







