AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanPerusahaanTenagakerja

Komisi III Evaluasi Akses PT Suri, Andalalin hingga Keselamatan Pekerja Disorot

Balikpapan – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah aspek pembangunan akses jalan menuju gudang atau toko PT Suri Retail Nusantara di Perumahan Balikpapan Regency. Hasil inspeksi mendadak (sidak) mengungkap persoalan yang perlu dievaluasi, mulai dari dugaan perubahan fungsi ruang terbuka hijau (RTH), kelayakan akses jalan, hingga perlindungan keselamatan pekerja.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, menjelaskan bahwa pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan tidak mengabaikan kepentingan warga. Selain memperhatikan kelengkapan perizinan, aktivitas usaha juga harus memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang dan aspek keselamatan lalu lintas di lingkungan permukiman.

Salah satu perhatian dalam sidak tersebut adalah area RTH yang diduga mengalami penggalian dan pengerukan, serta adanya pohon yang disebut telah ditebang. Yusri meminta agar kondisi kawasan itu dipulihkan sesuai peruntukannya. “Kami minta untuk dikembalikan sesuai fungsinya dan juga mengembalikan bahwa ini adalah RTH yang tadinya mereka gali dan keruk, mereka harus kembalikan,” ujarnya usai sidak di Balikpapan Regency, Selasa (20/10/2026).

Selain tata ruang, kondisi akses jalan menjadi perhatian karena dinilai memiliki kemiringan cukup curam dan jarak pandang terbatas. Situasi tersebut dikhawatirkan mengganggu pergerakan warga sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara yang melintas di kawasan Sepinggan Regency.

Yusri menegaskan, “Nah, ini yang kami larang karena ini juga kan mengganggu sebenarnya akses warga dalam berkendara karena ini curam sekali dan tidak kelihatan kalau memang ini terjadi akses jalan ini.” Menurutnya, aspek keselamatan perlu menjadi pertimbangan utama sebelum akses tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan usaha.

Terkait perizinan, Yusri menyebut perusahaan memiliki dokumen izin. Namun, Komisi III masih menyoroti dugaan persoalan pemanfaatan RTH dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Ia mengatakan, “Izin mereka ada, tapi yang mereka langgar ada sebenarnya ruang terbuka hijau. Izin mereka lengkap dan sebenarnya yang kami permasalahkan dengan warga adalah Andalalinnya.”

Komisi III juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengevaluasi pekerjaan dan aspek perizinan terkait. Pemeriksaan turut diarahkan pada kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Yusri mengingatkan, “Kalau memang tidak BPJS-nya, memang harus dihentikan sebenarnya.”

Melalui evaluasi lintas instansi, DPRD berharap persoalan tersebut dapat ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pembangunan, menjaga fungsi RTH, serta memastikan keselamatan warga dan pekerja tetap menjadi prioritas.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!