AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanPerusahaanSosial

Tuntutan LMP ke Perusahaan PPS Meluas, Komisi IV Jadwalkan RDP Lanjutan

Balikpapan – Persoalan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, hingga kelengkapan perizinan menjadi sejumlah hal yang akan diklarifikasi dalam pembahasan lanjutan antara Laskar Merah Putih (LMP) dan perusahaan PPS. Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah pertemuan pertama belum menghasilkan pembahasan menyeluruh karena pihak perusahaan belum menghadirkan perwakilan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengatakan persoalan tersebut bermula dari penyampaian aspirasi LMP melalui aksi demonstrasi. Agar tuntutan dapat dibahas secara tertib dan memperoleh penjelasan dari pihak terkait, DPRD kemudian menawarkan penyelesaian melalui forum RDP.

Dalam keterangannya usai RDP bersama LMP, Rabu (28/10/2026), Gasali menyebutkan bahwa pertemuan lanjutan diperlukan untuk memastikan setiap persoalan mendapatkan jawaban yang jelas. “Mereka menginginkan penjelasan yang dapat memberikan kepastian terhadap tuntutan yang disampaikan,” ujarnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dugaan pencatutan nama organisasi masyarakat. Persoalan ini berkaitan dengan pernyataan humas perusahaan PPS yang menyebut telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi masyarakat mengenai penerapan kearifan lokal dalam ketenagakerjaan. Namun, beberapa organisasi yang disebutkan mengaku tidak pernah menerima maupun menyampaikan usulan sebagaimana yang diklaim perusahaan.

Selain persoalan tersebut, LMP meminta kejelasan mengenai kesempatan kerja bagi putra daerah. Organisasi itu menilai jumlah pekerja dari luar daerah lebih dominan dibandingkan tenaga kerja lokal. Kondisi tersebut perlu dikonfirmasi kepada perusahaan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur komposisi tenaga kerja pada tahun pertama, yakni minimal 60 persen tenaga kerja lokal dan 40 persen dari luar daerah.

Klarifikasi juga diperlukan terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan diminta menjelaskan apakah seluruh pekerja telah terdaftar dan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau masih terdapat pekerja yang belum terakomodasi.

LMP turut mempertanyakan kewajiban pajak serta kelengkapan perizinan perusahaan. Sementara itu, persoalan lingkungan perlu melibatkan instansi teknis sesuai kewenangannya. Gasali menjelaskan, pembahasan aspek tersebut perlu dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi.

Terkait penundaan RDP, ia menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah berkomunikasi dengan pimpinan mereka yang sedang berada di luar kota. Kedua pihak sepakat melanjutkan pertemuan pada Senin dengan harapan pimpinan atau minimal General Manager (GM) dapat hadir.

“Pihak perusahaan juga telah berkomunikasi dengan pimpinannya yang saat ini sedang berada di luar kota dan menyampaikan bahwa pimpinan tersebut akan hadir pada pertemuan berikutnya,” jelasnya.

Gasali berharap kehadiran pengambil keputusan dapat membuat pembahasan lebih efektif, terutama dalam mengklarifikasi komposisi tenaga kerja, jaminan pekerja, kewajiban perusahaan, dan persoalan lingkungan. Melalui forum tersebut, DPRD berupaya memastikan aspirasi masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!