AdvetorialBalikpapanBisnisDPRD BalikpapanUMKM

Budiono Minta Pembinaan UMKM Diperluas hingga Perlindungan dari Pungli di Balikpapan

Balikpapan – Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Balikpapan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kemudahan permodalan, pendampingan legalitas, peningkatan kualitas produk, hingga perlindungan dari pungutan liar. Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha berkembang secara mandiri sekaligus memperkuat kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono, menilai pemerintah daerah perlu memperluas program pemberdayaan yang selama ini telah dijalankan. Kehadiran pemerintah tidak cukup hanya melalui pelatihan, tetapi juga perlu memberikan fasilitas yang menjawab kebutuhan pelaku usaha sejak tahap merintis hingga mampu memperluas pasar.

Hal tersebut disampaikannya di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (2/11/2026). Menurut Budiono, keterbatasan modal masih menjadi salah satu hambatan bagi pelaku UMKM yang memiliki kemampuan menghasilkan produk bernilai jual. Karena itu, akses pembiayaan melalui perbankan, termasuk bank milik pemerintah daerah, perlu semakin dioptimalkan.

Ia mendorong adanya kemudahan persyaratan kredit, terutama bagi usaha kecil yang mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta. Sementara itu, pengajuan dengan plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dapat menerapkan persyaratan jaminan lebih ketat. “Pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan sejak awal melalui pelatihan, bantuan sarana, dukungan permodalan, dan penyediaan tempat pemasaran,” ujarnya.

Selain pembiayaan, program Dinas Perdagangan serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian perlu diperluas melalui pelatihan, pendampingan sertifikasi halal, peningkatan kualitas kemasan, dan penyediaan ruang pemasaran. Pemerintah juga dapat menjembatani kerja sama dengan perusahaan besar agar dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) turut mendukung pengembangan usaha kecil.

Budiono turut menyoroti persoalan pajak dan retribusi yang dikeluhkan sebagian pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan UMKM, khususnya usaha yang masih dalam tahap perintisan. “Keluhan mengenai pajak dan retribusi yang dianggap membebani pelaku UMKM juga menjadi perhatian,” jelasnya.

Penguatan kapasitas usaha juga perlu mengikuti perkembangan teknologi digital. Pelaku UMKM didorong memanfaatkan media sosial dan platform penjualan daring untuk memperluas jangkauan konsumen. Namun, kualitas produk tetap harus menjadi prioritas. “Cita rasa atau mutu produk, pemenuhan sertifikasi, kemasan yang menarik, serta strategi pemasaran merupakan unsur penting yang harus diperhatikan agar produk UMKM mampu bersaing,” tambahnya.

Di sisi lain, dugaan pungutan liar dan tindakan premanisme terhadap pelaku UMKM juga perlu ditindaklanjuti. Budiono menilai koordinasi dengan Komisi I DPRD Balikpapan dan pihak berwenang diperlukan agar masyarakat dapat menjalankan usaha dengan aman tanpa terbebani pungutan yang tidak semestinya.

Ia juga mengapresiasi daya tahan pelaku UMKM yang mampu mempertahankan usaha selama pandemi Covid-19. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan agar sektor usaha kecil semakin kuat menghadapi tantangan ekonomi.

Melalui penguatan permodalan, pendampingan, pemasaran digital, serta perlindungan usaha, Budiono berharap UMKM Balikpapan memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh. Dengan dukungan yang diberikan sejak awal, pelaku usaha diharapkan mampu berkembang secara mandiri dan berkontribusi lebih luas terhadap perekonomian daerah.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!