PENAJAM – Rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengakomodasi aspirasi pejuang pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih memerlukan kajian mendalam. DPRD PPU tidak ingin terburu-buru menyusun regulasi tanpa memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan usulan pembentukan Perda tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kelompok pejuang pemekaran. Namun, menurutnya, setiap aspirasi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah harus terlebih dahulu ditelaah dari sisi dasar hukum dan kewenangan pengaturannya.
Ia menegaskan, usulan Perda tidak bisa langsung ditindaklanjuti hanya karena adanya aspirasi dari para tokoh yang memiliki peran dalam sejarah berdirinya Kabupaten PPU.
“Memang ada keinginan untuk dibuatkan semacam Perda. Tapi kita kan tidak bisa juga langsung membuatkan Perda begitu saja, baik itu usulan DPRD maupun pemerintah. Kita lihat dulu ini masuknya ke mana,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Raup mengingatkan, penyusunan regulasi daerah harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru bertentangan dengan aturan di tingkat lebih tinggi dan menimbulkan persoalan saat diterapkan.
Menurutnya, penghormatan terhadap jasa para pejuang pemekaran merupakan hal yang penting. Namun, niat tersebut tetap harus diwujudkan melalui mekanisme yang memiliki landasan hukum jelas.
“Jangan sampai kita memaksakan membuat sebuah aturan karena melihat perjuangannya dari awal, tetapi di satu sisi tidak tersesuaikan dengan aturan di atasnya,” tegasnya.
Karena itu, DPRD PPU belum menentukan apakah aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui Perda atau bentuk kebijakan lainnya. Pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan regulasi yang dipilih tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (Adv)
![]()








