ADVERTORIAL DPRD PPU

Muncul Keluhan Dana Porprov PPU, Raup Muin Minta Publik Tunggu Hasil Audit BPK

PENAJAM – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan penggunaan dana hibah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sebelum hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah keluhan terkait pembiayaan kegiatan dan kebutuhan kontingen PPU dalam mengikuti Porprov Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser.

Menurut Raup, penggunaan anggaran kegiatan olahraga harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Karena itu, penilaian terhadap realisasi belanja sebaiknya mengacu pada hasil pemeriksaan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit.

Ia menjelaskan, pembelanjaan dana hibah berada di tangan tim teknis yang menjalankan kegiatan, termasuk unsur Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Karena sesuai dengan teknis yang membelanjakan kan itu tim teknis, gitu, di dalamnya ada KONI tentunya,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).

Raup menegaskan, setiap penggunaan anggaran pemerintah memiliki konsekuensi administrasi dan hukum. Oleh sebab itu, seluruh pembelanjaan harus dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Ia menyebut pemeriksaan BPK menjadi bagian penting untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

“Mekanisme pertanggungjawabannya kan ada BPK pemerintah dalam hal ini yang mengaudit,” lanjutnya.

Raup berharap masyarakat memberikan ruang bagi proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul terkait dana Porprov dapat dinilai berdasarkan hasil audit dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku, bukan sekadar asumsi. (adv)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!