ADVERTORIAL DPRD PPU

Sinergi Bagian Pemerintahan dan Asisten I Dinilai Kunci Tuntaskan Batas Wilayah PPU

PENAJAM – Percepatan penyelesaian sengketa dan penegasan batas wilayah administratif di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid. DPRD PPU menilai peran aktif Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah di bawah koordinasi Asisten I menjadi faktor penentu tercapainya target penyelesaian batas desa dan kelurahan pada akhir tahun 2026.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menjelaskan bahwa proses penentuan tapal batas bukan sekadar menarik garis di atas peta, melainkan menyangkut aspek sosial, sejarah wilayah, serta administrasi kependudukan warga. Oleh karena itu, kajian lapangan yang mendalam oleh tim teknis pemerintah daerah sangat diperlukan.

“Yang lebih memahami detail teknis di lapangan tentu teman-teman di bagian pemerintahan, dan dorongan kami dari DPRD tapal batas ini harus tetap selesai,” kata Muhammad Bijak Ilhamdani, Selasa (17/11/2026).

Ia menyoroti bahwa selain persoalan batas wilayah yang sempat mencuat di kawasan Kelurahan Saloloang, masih terdapat sejumlah titik perbatasan antar-desa di kecamatan lain yang memerlukan penegasan resmi.

Penyelesaian seluruh titik tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026 bersamaan dengan rampungnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang tapal batas.

“Kita punya target Desember 2026 ini harus tuntas semua tapal batas, mudah-mudahan bagian pemerintahan bersama Pak Asisten I bisa menuntaskan persoalan yang ada,” ujarnya.

Menurut bijak, kepastian batas wilayah akan sangat membantu kelancaran proses investasi dan pembangunan infrastruktur di PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Warga pun akan mendapatkan kepastian hukum terkait penerbitan dokumen pertanahan maupun administrasi kependudukan mereka.

Komisi I DPRD PPU berkomitmen terus mengawal progres kerja tim penegasan batas daerah melalui rapat kerja berkala hingga seluruh dokumen penetapan batas wilayah disahkan.

“Masih banyak titik yang perlu kita optimalkan penyelesaiannya terkait tapal batas ini agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat,” pungkasnya.(adv)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!