Kutai Timur — Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiansyah, menegaskan bahwa permintaan tambahan anggaran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya akan didukung apabila benar-benar memiliki urgensi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sikap tegas ini ia sampaikan setelah mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) bersama seluruh komisi DPRD Kutim yang membahas berbagai usulan program dan kebutuhan anggaran dari masing-masing OPD.
Dalam hearing tersebut terungkap bahwa beberapa OPD mengajukan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kerja mereka pada tahun mendatang. Ardiansyah menegaskan bahwa DPRD tidak menutup diri terhadap usulan tersebut, namun tetap bersikap selektif agar penggunaan anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.
“Kita akan bantu. Artinya apa? Ini harus kita dorong, karena banyak sekarang ini OPD anggarannya besar tapi tidak ada kegiatannya,” ujarnya.
Ia menilai masih terdapat sejumlah program strategis yang justru kekurangan alokasi dana, sehingga diperlukan kajian ulang terkait prioritas penggunaan anggaran daerah. “Sementara yang penting malah anggarannya tidak cukup. Makanya kita panggil OPD, untuk mempelajari mana yang benar-benar penting,” jelasnya.
Ardiansyah juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD yang pada akhirnya memunculkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) setiap akhir tahun. Menurutnya, hal ini menunjukkan perencanaan yang belum optimal. “Banyak anggaran diberikan tapi tidak terserap. Akhirnya Silpa,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa DPRD Kutim tidak ingin lagi mendengar adanya anggaran yang mandek atau digunakan untuk menutupi utang kegiatan sebelumnya. “Kita tidak mau lagi dengar ada anggaran untuk bayar utang atau anggaran tidak terserap. Insyaallah kita akan tekan itu,” pungkasnya. ADV
