Balikpapan – Tekanan terhadap layanan kesehatan di Balikpapan kian terasa. Antrean pasien yang terus memanjang dan persoalan klaim BPJS yang belum tuntas kini menjadi sorotan serius DPRD, karena dinilai langsung memengaruhi kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa persoalan antrean tidak bisa dianggap sepele. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pasien dan kapasitas layanan rumah sakit.
“Persoalan antrean pasien di rumah sakit masih menjadi perhatian, sehingga BPJS diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya di Kantor DPRD Balikpapan, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, antrean panjang bukan hanya soal waktu tunggu, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keselamatan pasien. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.
DPRD menilai perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem manajemen pasien hingga koordinasi antarinstansi. Peran BPJS Kesehatan dinilai krusial dalam memastikan alur pelayanan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya telah menunjukkan komitmen dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk sektor kesehatan. Namun, dukungan anggaran ini dinilai belum cukup jika tidak diiringi dengan perbaikan sistem.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah keterlambatan pembayaran klaim BPJS kepada sejumlah rumah sakit. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu stabilitas operasional fasilitas kesehatan.
“Masih ada rumah sakit yang belum menerima pembayaran klaim BPJS, sehingga hal ini perlu segera diselesaikan,” kata Budiono.
Ia menegaskan, keterlambatan tersebut berpotensi berdampak luas, mulai dari terganggunya penyediaan obat dan alat kesehatan hingga beban operasional yang semakin berat bagi rumah sakit.
DPRD pun mendesak BPJS untuk segera mempercepat proses pencairan klaim agar layanan kesehatan tidak terganggu. Kecepatan dan ketepatan pembayaran dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan.
Selain itu, DPRD juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit, khususnya dalam pengelolaan antrean. Inovasi dan pembenahan manajemen dinilai perlu dilakukan agar pelayanan menjadi lebih efisien dan responsif.
Budiono menekankan bahwa layanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis maupun administratif.
DPRD berharap adanya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pihak rumah sakit. Sinergi yang solid dinilai menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini membebani masyarakat.
Dengan langkah yang cepat dan terarah, DPRD optimistis antrean pasien dapat ditekan dan kualitas layanan kesehatan di Balikpapan dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang layak, cepat, dan berpihak pada masyarakat.(IM/ADV)
