Balikpapan – Persoalan antrean panjang biosolar di Balikpapan belum dianggap selesai meski wacana operasional SPBU 24 jam mulai dijalankan. DPRD Balikpapan menegaskan akar persoalan sebenarnya bukan hanya pada jam layanan, melainkan pada terbatasnya pasokan dan kuota BBM subsidi yang dinilai sudah tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengingatkan bahwa antrean kendaraan, khususnya truk logistik, akan terus terjadi apabila distribusi biosolar tidak diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya, pembukaan layanan SPBU selama 24 jam hanya bersifat solusi sementara jika stok tetap terbatas.
“Persoalan utama bukan hanya waktu layanan, tetapi kestabilan distribusi BBM subsidi. Kalau stok tetap terbatas, antrean pasti tetap terjadi,” ujarnya di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (4/5/2026).
Dalam beberapa waktu terakhir, antrean biosolar menjadi sorotan masyarakat. Sopir truk dan pelaku distribusi logistik mengeluhkan lamanya antrean hingga berjam-jam demi mendapatkan solar subsidi. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas distribusi barang dan berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Alwi menjelaskan, pihak Pertamina Patra Niaga telah menyatakan kesiapan menjaga distribusi biosolar selama operasional SPBU berlangsung, termasuk mengantisipasi kekosongan stok dalam waktu panjang. Namun DPRD menilai langkah itu belum cukup tanpa dukungan penambahan kuota subsidi dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kebutuhan biosolar di Balikpapan terus meningkat seiring tingginya aktivitas transportasi dan distribusi barang sebagai kota penyangga kawasan strategis Kalimantan Timur. Jika kuota tidak ditambah, tekanan terhadap distribusi diperkirakan akan terus berulang.
“Untuk jangka panjang, penambahan kuota biosolar tetap menjadi kebutuhan yang harus diperjuangkan,” tegas Alwi.
DPRD menilai biosolar bukan sekadar kebutuhan bahan bakar biasa, tetapi menjadi urat nadi sektor logistik dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Gangguan distribusi solar subsidi berpotensi memicu efek berantai terhadap harga barang dan kelancaran pasokan di pasar.
Karena itu, DPRD memastikan akan terus mengawal persoalan ini melalui koordinasi intensif dengan Pertamina, pemerintah daerah, hingga BPH Migas. Pengawasan dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain memperjuangkan penambahan kuota, DPRD juga akan memantau implementasi layanan SPBU 24 jam di lapangan. Alwi menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas tanpa jaminan stok yang memadai.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian distribusi yang stabil, bukan sekadar tambahan jam operasional. Jika distribusi tetap tersendat, antrean panjang dipastikan akan terus menjadi persoalan harian di sejumlah SPBU.
DPRD berharap langkah pembukaan layanan 24 jam dan perjuangan penambahan kuota biosolar dapat menjadi solusi konkret untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya sopir truk dan pelaku usaha logistik yang selama ini paling terdampak.
Melalui pengawasan yang ketat dan sinergi lintas pihak, DPRD optimistis stabilitas distribusi BBM subsidi di Balikpapan dapat diperbaiki. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan mencegah gejolak sosial akibat kelangkaan biosolar.(IM/ADV)
