Balikpapan – Pembangunan yang berdiri megah belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat. Pesan itu mengemuka setelah DPRD Balikpapan menemukan sejumlah catatan penting dari hasil inspeksi lapangan terhadap proyek pembangunan yang dibiayai anggaran daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, drainase, hingga fasilitas olahraga terpadu.
Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono, menilai pembangunan tidak boleh berhenti pada keberhasilan fisik semata. Infrastruktur yang dibangun menggunakan APBD harus benar-benar mudah diakses, dimanfaatkan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah tidak hanya menghasilkan bangunan, tetapi juga manfaat yang dirasakan langsung warga.
“Kalau bangunannya bagus tapi sulit dijangkau masyarakat, tentu harus menjadi evaluasi bersama,” ujarnya di depan Kantor DPRD Balikpapan, Senin (11/5/2026).
Salah satu sorotan utama DPRD muncul pada keberadaan SD Negeri 022 Balikpapan Timur yang dinilai belum ideal dari sisi aksesibilitas.
Secara fisik, sekolah tersebut disebut memiliki bangunan yang baik. Namun, lokasinya yang jauh dari kawasan permukiman justru menimbulkan persoalan baru bagi warga, terutama orang tua siswa.
Budiono menyebut banyak keluarga harus mengeluarkan tenaga dan biaya lebih untuk mengantar anak ke sekolah akibat jauhnya jarak tempuh serta minimnya dukungan transportasi.
“Sekolahnya memang bagus, tetapi lokasinya terlalu jauh dari permukiman sehingga masyarakat kesulitan mengakses,” katanya.
Ia menggambarkan kondisi itu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki kendaraan atau akses transportasi memadai.
“Kasihan masyarakat yang mau sekolah di sana, orang tuanya harus ekstra mengantar karena jaraknya jauh dari pemukiman dan transportasi juga belum memadai,” tambahnya.
Menurut Budiono, pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh hanya mengejar kualitas gedung atau kelengkapan sarana. Faktor keterjangkauan harus menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan.
Sekolah, kata dia, idealnya hadir dekat dengan pusat permukiman atau minimal didukung sistem transportasi yang memadai agar seluruh masyarakat memiliki akses pendidikan yang setara.
DPRD menilai perencanaan pembangunan pendidikan ke depan harus lebih sensitif terhadap kebutuhan riil warga, bukan hanya berdasarkan ketersediaan lahan atau aspek administratif.
Tak hanya sektor pendidikan, DPRD juga menyoroti pembangunan kawasan olahraga terpadu di belakang Gedung Kesenian Balikpapan yang dinilai belum termanfaatkan secara maksimal.
Padahal, fasilitas tersebut dibangun untuk mendukung aktivitas masyarakat dan menjadi ruang olahraga terpadu di tengah kebutuhan sarana publik yang terus meningkat.
Namun menurut Budiono, tanpa strategi pengelolaan dan pemanfaatan yang jelas, pembangunan fasilitas publik berisiko hanya menjadi aset fisik tanpa dampak nyata bagi warga.
Ia menegaskan, pembangunan menggunakan uang rakyat harus diiringi perencanaan pemanfaatan yang matang agar tidak berakhir sebagai proyek yang megah di atas kertas, tetapi minim fungsi di lapangan.
Bagi DPRD, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari rampungnya proyek atau berdirinya bangunan baru, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat sehari-hari.
Karena itu, fungsi pengawasan DPRD terus diperkuat untuk memastikan setiap proyek yang menggunakan APBD berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan warga.
Budiono menilai pembangunan infrastruktur harus melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh—mulai dari lokasi, aksesibilitas, sarana pendukung, hingga pola pemanfaatannya setelah selesai dibangun.
Dengan evaluasi yang lebih menyeluruh, DPRD berharap pemerintah daerah dapat menjadikan hasil pengawasan lapangan sebagai bahan pembenahan dalam menyusun kebijakan pembangunan berikutnya.
“Pembangunan yang baik bukan hanya soal bangunan berdiri, tapi bagaimana fasilitas itu benar-benar bermanfaat dan bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.(IM/ADV)
