AdvetorialDPRD Balikpapan

Maraknya Kasus Kekerasan Pada Anak Jadikan Alarm Pengawasan Daycare, Standar Pengasuhan Anak Diminta Diperketat

Balikpapan – Meningkatnya kebutuhan layanan penitipan anak atau daycare di Balikpapan kini diiringi kekhawatiran serius soal keamanan dan kualitas pengasuhan. DPRD Balikpapan menilai pengawasan terhadap daycare tidak bisa lagi dilakukan secara biasa-biasa saja, terutama setelah mencuatnya berbagai kasus penelantaran hingga kekerasan terhadap anak di sejumlah daerah di Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa tempat penitipan anak tidak hanya dituntut menyediakan ruang bermain atau pengawasan sementara, tetapi juga wajib menjamin keselamatan, kenyamanan, hingga tumbuh kembang anak secara optimal.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan bahwa penguatan standar pelayanan daycare harus menjadi perhatian bersama, seiring meningkatnya jumlah orang tua bekerja yang menggantungkan pengasuhan anak pada layanan penitipan.

Menurutnya, karakter Balikpapan sebagai kota jasa dan perkotaan membuat kebutuhan daycare terus meningkat. Banyak keluarga, khususnya pasangan pekerja, mengandalkan layanan tersebut selama jam kerja berlangsung.

Namun di balik kebutuhan yang semakin besar, DPRD mengingatkan agar kualitas layanan tidak diabaikan.

“Pemerintah kota sudah menggelar workshop bersama sekitar 27 daycare untuk memperkuat standar pelayanan, termasuk CCTV, SOP, dan kesiapan SDM,” ujar Iwan di Ruang Komisi I kantor DPRD Balikpapan, Senin (11/5/2026).

Workshop yang melibatkan puluhan pengelola daycare itu menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan seluruh tempat penitipan anak menjalankan standar pelayanan minimum yang aman bagi anak-anak.

DPRD menilai keberadaan kamera pengawas (CCTV), standar operasional prosedur (SOP), hingga kesiapan sumber daya manusia menjadi aspek penting yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan daycare.

Namun, menurut Iwan, pengawasan fisik saja tidak cukup. Faktor terpenting tetap berada pada kualitas pengasuhan dan jumlah tenaga pendamping yang memadai sesuai usia anak.

Ia menjelaskan bahwa terdapat standar tertentu terkait rasio pengasuh dan jumlah anak, khususnya bagi anak usia dini yang membutuhkan perhatian lebih intensif.

“Semakin kecil usia anak, pengawasannya harus semakin ketat. Ada standar maksimal satu pengasuh menangani empat anak,” katanya.

Bagi DPRD, angka tersebut bukan sekadar aturan administratif, tetapi menyangkut keselamatan dan kualitas pendampingan anak pada masa pertumbuhan paling penting dalam hidup mereka.

Iwan menegaskan bahwa anak usia dini atau golden age membutuhkan perhatian penuh karena berada pada fase pembentukan karakter, perkembangan emosional, kemampuan sosial, hingga tumbuh kembang psikologis.

Kesalahan pengasuhan atau lemahnya pengawasan pada fase ini dinilai dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak.

“Anak usia golden age membutuhkan perhatian dan pendampingan penuh. Jangan sampai orang tua berharap anak aman dan nyaman, malah berujung masalah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pengelola daycare agar tidak hanya mengejar aspek bisnis di tengah tingginya permintaan layanan penitipan anak. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap daycare tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas layanan maupun standar keselamatan.

Sejumlah kasus nasional terkait kekerasan dan penelantaran anak di daycare menjadi pelajaran penting bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya kelalaian hingga tindakan yang membahayakan anak.

Karena itu, DPRD Balikpapan mendorong pengawasan berkala terhadap seluruh daycare, termasuk evaluasi terhadap kualitas tenaga pengasuh, kepatuhan terhadap SOP, kelengkapan fasilitas keamanan, hingga penerapan sistem pemantauan seperti CCTV.

Selain pengawasan, sosialisasi kepada pengelola juga dipandang penting agar standar pelayanan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Iwan berharap seluruh daycare di Balikpapan mampu menjadi tempat yang benar-benar aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dengan pengawasan yang diperketat, DPRD ingin memastikan para orang tua tidak lagi dihantui rasa khawatir ketika menitipkan anak, serta menjadikan daycare sebagai ruang perlindungan, bukan sumber risiko bagi masa depan generasi muda Balikpapan.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!