Balikpapan – Meningkatnya kebutuhan layanan penitipan anak di Balikpapan kini dibarengi kekhawatiran serius terhadap aspek keselamatan dan perlindungan anak. DPRD Balikpapan menilai pengawasan daycare tidak boleh lagi berjalan longgar, terutama setelah berbagai kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan mencuat di sejumlah daerah di Indonesia.
Komisi I DPRD menegaskan, daycare bukan sekadar tempat menitipkan anak selama orang tua bekerja, melainkan ruang tumbuh kembang yang harus menjamin keamanan, perlindungan, dan kenyamanan anak sejak usia dini. Karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan dinilai menjadi langkah mendesak agar tragedi serupa tidak terjadi di Balikpapan.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai pemerintah kota bersama seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak lebih serius memperketat pengawasan terhadap operasional daycare.
Menurutnya, perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga. Pengawasan harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai sektor agar standar pelayanan benar-benar terpenuhi.
“Pengawasan harus melibatkan instansi terkait agar daycare benar-benar memenuhi standar keselamatan dan perlindungan anak,” ujar Iwan di Ruang Komisi I DPRD Balikpapan, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, pengawasan teknis dapat melibatkan unsur perlindungan anak, sektor pendidikan, dinas perizinan, hingga instansi teknis lainnya. Pendekatan lintas sektor dinilai penting agar setiap daycare tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga lolos dari sisi keselamatan dan kualitas pengasuhan.
Bagi DPRD, meningkatnya jumlah daycare sebagai konsekuensi perubahan pola hidup masyarakat urban harus diimbangi dengan regulasi yang lebih tegas. Balikpapan sebagai kota jasa dengan banyak keluarga pekerja dinilai membutuhkan sistem penitipan anak yang aman, profesional, dan dapat dipercaya.
Karena itu, sejumlah standar minimum disebut harus menjadi syarat mutlak dalam operasional daycare.
Salah satunya adalah kewajiban pemasangan kamera pengawas atau CCTV di ruang daycare sebagai bentuk transparansi sekaligus perlindungan terhadap anak.
Menurut Iwan, keberadaan CCTV tidak hanya penting untuk memantau aktivitas di dalam ruang penitipan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi orang tua yang mempercayakan anak mereka selama bekerja.
Selain CCTV, aspek keselamatan bangunan dan lingkungan juga dinilai tidak kalah penting. Daycare harus memiliki lingkungan aman, bebas risiko, serta fasilitas yang mendukung aktivitas anak tanpa membahayakan keselamatan mereka.
Tak kalah penting, kualitas tenaga pengasuh juga menjadi perhatian besar DPRD.
Iwan menilai pengasuh anak tidak bisa dipilih secara sembarangan. Mereka harus memiliki kompetensi tertentu, pemahaman soal tumbuh kembang anak, hingga kemampuan menghadapi kondisi darurat.
Karena itu, DPRD mendorong adanya sertifikasi atau standar kompetensi bagi tenaga pengasuh daycare agar kualitas layanan benar-benar terjamin.
“Harus ada standar pelayanan yang jelas. Jangan sampai ada daycare beroperasi tapi tidak memenuhi syarat keselamatan dan perlindungan anak,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan pengawasan daycare tidak bisa dipisahkan dari komitmen Balikpapan sebagai kota layak anak yang selama ini telah diperkuat melalui regulasi perlindungan anak.
Konsep kota layak anak, kata dia, bukan sekadar menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka.
Iwan menegaskan bahwa perhatian terhadap anak usia dini harus dipandang sebagai investasi jangka panjang daerah. Anak-anak hari ini merupakan generasi yang akan menentukan wajah Balikpapan di masa mendatang.
Karena itu, lingkungan tumbuh kembang mereka harus benar-benar dijaga sejak awal, termasuk melalui layanan penitipan yang aman dan berkualitas.
“Kalau kita tidak serius memberi perhatian kepada anak-anak, maka menyangkut masa depan kota juga,” katanya.
Selain pengawasan daycare, DPRD juga menyoroti pentingnya ruang bermain yang aman, penguatan literasi digital anak, hingga lingkungan sosial yang sehat di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat.
DPRD berharap penguatan regulasi, peningkatan standar pelayanan, serta pengawasan lintas sektor terhadap daycare dapat segera diwujudkan secara nyata. Dengan sistem yang lebih ketat dan terukur, orang tua diharapkan dapat menitipkan anak dengan rasa aman, sementara anak-anak memperoleh lingkungan pengasuhan yang sehat, terlindungi, dan mendukung masa depan mereka.(IM/ADV)
