Balikpapan – Krisis antrean panjang biosolar subsidi di Balikpapan akhirnya mendapat perhatian serius DPRD setelah gelombang protes sopir truk memuncak hingga berujung demonstrasi. Persoalan yang selama ini membelit distribusi BBM subsidi itu kini memasuki babak baru menyusul adanya kesepakatan antara perwakilan sopir truk, pemerintah, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
DPRD menilai persoalan biosolar tidak lagi sekadar soal antrean kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyentuh urat nadi distribusi logistik dan stabilitas ekonomi daerah. Jika tidak segera diatasi, dampaknya dikhawatirkan merembet pada distribusi barang hingga kebutuhan pokok masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menjelaskan bahwa pertemuan di Jakarta menghasilkan sejumlah langkah konkret untuk mengurai persoalan yang selama ini memicu keresahan di kalangan sopir angkutan dan pelaku logistik.
“Pertemuan dengan perwakilan sopir truk, pemerintah, dan BPH Migas menyepakati langkah penyelesaian persoalan antrean biosolar subsidi di Balikpapan,” ujar Japar di ruang fraksi PKS Kantor DPRDBalikpapan, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, akar persoalan utama terletak pada ketimpangan antara pasokan biosolar subsidi dan tingginya kebutuhan di lapangan. Jumlah kendaraan pengguna terus meningkat, sementara kuota yang tersedia belum mampu mengimbangi permintaan harian.
Akibat kondisi tersebut, antrean kendaraan di sejumlah SPBU disebut kerap membentang hingga tiga sampai lima kilometer. Situasi paling parah terjadi di kawasan Kilometer 13 dan Kilometer 15 yang menjadi titik penyaluran utama biosolar subsidi bagi kendaraan logistik.
Pemandangan truk mengular sejak dini hari bahkan menjadi keluhan rutin masyarakat karena selain mengganggu aktivitas transportasi, juga berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.
“Masalah utamanya karena suplai dan permintaan tidak seimbang, sehingga kuota yang ada tidak mencukupi,” kata Japar.
Sebagai langkah awal penyelesaian, DPRD menyebut BPH Migas telah menyepakati rencana penambahan kuota biosolar subsidi untuk Balikpapan dalam waktu dekat. Penambahan ini diharapkan mampu menekan kepadatan antrean yang selama ini menjadi momok bagi sopir truk dan pelaku distribusi barang.
Namun, menurut Japar, peningkatan kuota saja tidak cukup jika distribusi masih terpusat di lokasi yang terbatas. Karena itu, solusi lain yang turut dibahas adalah penambahan jumlah SPBU yang melayani penyaluran biosolar subsidi.
Saat ini, Balikpapan disebut hanya memiliki dua SPBU utama yang melayani biosolar subsidi. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan tingginya jumlah kendaraan operasional yang membutuhkan bahan bakar setiap hari.
Akibatnya, penumpukan kendaraan terus terjadi pada titik yang sama dan menyebabkan antrean panjang sulit dihindari.
“Kalau hanya dua SPBU yang melayani, tentu antrean akan bertumpuk. Maka harus diurai dengan membuka beberapa SPBU lain,” ujarnya.
DPRD menilai perluasan titik distribusi menjadi langkah strategis agar kendaraan tidak lagi terfokus di satu lokasi. Dengan semakin banyak SPBU penyalur, distribusi biosolar dinilai akan lebih merata dan waktu tunggu kendaraan bisa ditekan secara signifikan.
Japar menegaskan bahwa persoalan biosolar bukan hanya isu transportasi, tetapi berkaitan langsung dengan kelancaran roda ekonomi daerah. Biosolar subsidi menjadi kebutuhan vital bagi sektor logistik yang menopang distribusi barang ke pasar, industri, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Jika distribusi terganggu, dampaknya dapat menjalar pada kenaikan biaya operasional transportasi yang berpotensi memengaruhi harga barang di pasaran.
Karena itu, DPRD meminta langkah yang telah disepakati bersama pemerintah dan BPH Migas tidak berhenti sebatas komitmen di atas meja. Realisasi penambahan kuota dan pembukaan titik SPBU subsidi baru dinilai harus dilakukan secepat mungkin agar persoalan antrean tidak terus berulang.
Menurut Japar, koordinasi intensif antara pemerintah daerah, Pertamina, dan BPH Migas menjadi faktor penting agar kebijakan yang disusun benar-benar berjalan efektif di lapangan.
DPRD berharap kesepakatan yang lahir dari pertemuan di Jakarta dapat segera diwujudkan menjadi solusi nyata. Dengan kuota yang lebih memadai dan distribusi yang lebih merata, antrean panjang biosolar subsidi di Balikpapan diharapkan tidak lagi menjadi pemandangan harian yang membebani masyarakat maupun sektor logistik.(IM/ADV)
