Kutai Timur – Kewajiban sekolah umum menerima anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan bagi Kutai Timur karena belum seluruh sekolah memiliki guru yang memiliki kompetensi pendidikan inklusi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono mengatakan pendidikan inklusi diperlukan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus tetap memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi, sementara keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) masih terbatas.
“Untuk bisa terlaksana ini maka Pemda Kutai Timur punya program gagasan yaitu bagaimana guru-guru kita itu kita bekali dengan pendidikan formal inklusi,” ujar Mulyono di Kantor Disdikbud Kutim.
Program tersebut dilakukan melalui beasiswa pendidikan Strata 2 (S2) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Negeri Yogyakarta yang ditempuh selama satu tahun untuk mempercepat penyiapan tenaga pendidik dengan kemampuan menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
“Tahun 2024 saya kirim 191 orang, alhamdulillah tahun 2025 kemarin lulus sudah semuanya, kemudian tahun 2025 kita kirim lagi 300 orang,” katanya.
Dari 300 guru yang dikirim pada 2025, sebanyak 297 orang telah diwisuda pada 22 Agustus 2026, sementara tiga peserta tidak menyelesaikan pendidikan karena meninggal dunia dan sakit.
“Kenapa banyak itu? Karena kita menarget paling tidak minimal satu sekolah itu punya satu guru inklusi, kita punya 702 sekolah se-Kutai Timur, itu kan sudah lebih 700,” jelasnya.
Mulyono menilai jumlah minimal satu guru inklusi per sekolah belum tentu mencukupi, terutama pada sekolah dengan jumlah peserta didik yang besar sehingga kebutuhan tenaga pendamping atau guru dengan kompetensi inklusi dapat lebih banyak.
“Secara logika enggak cukup lah satu orang, apalagi sekolah kelas besar, tapi minimalnya ada, jadi sehingga anak-anak itu perlu ditangani,” tegasnya.
Program peningkatan kapasitas guru tersebut akan dilanjutkan dengan melihat kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga sekolah besar dapat memiliki tiga hingga empat guru inklusi, sedangkan sekolah dengan jumlah peserta didik lebih sedikit dapat menyesuaikan kebutuhan.
Selain sumber daya manusia, kesiapan fasilitas juga menjadi perhatian karena sebagian sekolah belum memiliki sarana pendukung pendidikan inklusi seperti toilet khusus, kursi roda, dan tongkat, yang menurut Mulyono dapat didukung melalui penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). (SH/ADV)
