SANGATTA – Terkait Dengan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Selaku Ketua Pansus Yan, S.PD. M, Pd mempertanyakan apa yang dijabarkan oleh Konsultan hukum universitas negeri Mulawarman kepada Bagian hukum sekretariat Daerah kabupaten kutai timur.
Pertama saya mempertanyakan terkait konsekuensi yang dihadapi yaitu menegakkan item pasal perpasal yang ada pada sumber daya manusia yang ada pada satpol pp sebagai penegak Pelaksanaan, kedepan pasti tidak terlaksana dengan baik karena personil ada pada satpol pp saat ini sangat terbatas, apakah dengan pengesahan perda ini adanya kebijakan pemerintah dalam rangka menambah Satpol pp.
