Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah masih belum memberikan manfaat optimal bagi pembangunan lokal.
Meskipun Kutai Timur merupakan daerah penghasil SDA, akses daerah terhadap data dan kontrol fiskal masih terbatas.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi dalam pembahasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpengaruh langsung pada kemampuan pembiayaan pembangunan.
“Selama ini data SDA berasal dari Kementerian ESDM melalui Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten belum memiliki akses penuh,” ujarnya.
Keterbatasan akses data tersebut membuat daerah kesulitan menghitung nilai riil produksi tambang, mineral, dan energi yang menjadi dasar penentuan pembagian keuntungan.
Kondisi ini dinilai tidak seimbang, mengingat dampak lingkungan dan infrastruktur justru dirasakan langsung oleh daerah penghasil.
“Ini cukup ironis, karena sumber daya berada di daerah, tetapi pengelolaan dan kendali anggarannya berada di level provinsi dan pusat, sementara infrastruktur daerah seperti jalan rusak berat,” tandas Jimmi.
DPRD menilai bahwa ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada kemampuan fiskal daerah, tetapi juga menunda percepatan pembangunan layanan dasar seperti perbaikan jalan, fasilitas publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kondisi infrastruktur yang masih mengalami kerusakan di sejumlah wilayah disebut tidak sebanding dengan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung.
Untuk itu, DPRD mendorong adanya mekanisme transparansi data dan pembagian manfaat yang lebih adil antara pusat, provinsi, dan daerah penghasil.
Langkah formal melalui pembahasan kelembagaan serta koordinasi lintas instansi akan diupayakan untuk memperkuat posisi fiskal Kutai Timur.
Jimmi menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan akses informasi dan kontrol fiskal yang sepadan dengan kontribusi daerah sebagai penghasil SDA, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata. (SH/ADV)
