Kutai Timur – Upaya pemerataan listrik kembali menjadi sorotan utama DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Anggota Komisi B, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa penyediaan listrik harus diprioritaskan, mengingat masih adanya desa yang belum tersentuh jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara layak.
Akbar menyebut sudah ada tambahan perluasan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) Perubahan.
Dalam keterangannya, ia menegaskan komitmen pengawalan tersebut.
“Hari ini itu kami sudah kurang lebih itu intinya kalau masuk 15 desa, termasuk 15 desa yang di APBN perubahan ini,” ujar Akbar kepada awak media.
Dirinya menjelaskan bahwa jumlah itu bertambah setelah dua desa baru, Himba Lestari dan Tepian Langsa, ikut dimasukkan dalam daftar.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerataan listrik bukan hanya kewajiban formal, tetapi kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan total 139 desa dan dua kelurahan yang sudah dialiri listrik, masih ada belasan desa yang perlu percepatan.
“Itu tadi artinya ya kami selalu suarakan,” tegasnya.
DPRD berkomitmen terus mengawal PLN dan Kepala Bagian (kabag) sumber daya alam (SDA) untuk memastikan penyalaan berjalan tanpa hambatan.
Menurutnya, sektor energi adalah pondasi sebelum berbicara tentang layanan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
“Kami ini bicara yang dasar dululah,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa listrik memengaruhi seluruh sektor pembangunan dan menentukan kualitas hidup warga.
Dengan masuknya 15 desa baru ke dalam daftar pembangunan tahun ini, DPRD berharap pemerataan energi listrik semakin dekat dengan tuntas.
Dirinya menyebut akan terus menekan pihak PLN untuk menyelesaikan seluruh desa tersisa secepat mungkin.
“Kami tetap kawal,” tutupnya. (ADV/TS)
