PENAJAM – Proses pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum menunjukkan kepastian penyelesaian. Persoalan yang telah bergulir sejak periode DPRD sebelumnya itu kini kembali menjadi perhatian Komisi I DPRD PPU karena belum seluruh tahapan dapat dituntaskan.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menilai lambannya proses tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Terlebih, pembahasan pemekaran kini telah memasuki tahun ketiga pada periode DPRD saat ini.
Menurutnya, persoalan pemekaran tidak seharusnya terus berulang tanpa kejelasan perkembangan. Pemerintah daerah perlu menjelaskan sejauh mana tahapan yang telah dikerjakan dan apa saja kendala yang menyebabkan proses tersebut belum selesai.
“Ini kan jadi PR juga di Komisi I karena sebelum-sebelumnya itu di periode sebelumnya udah berapa tahun berjalan itu enggak selesai pemekaran desa itu,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Mahyudin menyebut, lamanya proses tersebut membuat DPRD perlu kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan agenda penataan wilayah. Apalagi, sejumlah tahapan yang sebelumnya telah dibahas masih membutuhkan tindak lanjut, termasuk penyesuaian kajian perubahan status wilayah.
Ia menilai, pergantian periode pemerintahan dan legislatif semestinya tidak menjadi alasan berlarut-larutnya penyelesaian pemekaran. Program yang telah direncanakan perlu memiliki kesinambungan agar tidak terus kembali ke tahap pembahasan.
“Nah, lanjut ke kita ini masuk tahun ketiga juga belum selesai. Nah, ini ya, kami juga mempertanyakan keseriusan pemerintah itu yang tadi kita susun roadmap-nya gimana, timeline-nya gimana?” jelasnya.
Untuk mengetahui perkembangan sebenarnya, Mahyudin mendorong DPRD meminta penjelasan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan proses pemekaran.
Instansi yang perlu dimintai konfirmasi di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bagian hukum, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Menurutnya, keterangan dari masing-masing instansi diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus memastikan tahapan yang belum diselesaikan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat segera menentukan langkah lanjutan agar pemekaran desa tidak kembali tertunda. (adv)
![]()







