Kutai Timur – Sejumlah usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat, DPRD, maupun pemerintah ternyata tidak masuk dalam daftar prioritas kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) untuk anggaran 2026–2027.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante, menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan disebabkan oleh penolakan secara substantif, melainkan karena beberapa persyaratan teknis proyek belum terpenuhi. “Kalau belum beres-beres pembahasan lahannya. Kalau Feasibility Study (FS/Studi Kelayakan)-nya belum ada. Kalau Detailed Engineering Design-nya (DED/Desain Teknik Detail) belum ada,” jelas David saat diwawancarai.
Menurutnya, banyak program yang sebenarnya penting dan mendesak tidak bisa dimasukkan ke tahap pertama MYC karena dokumen dasar proyek belum lengkap. Ia menekankan perlunya pemahaman bersama agar tidak muncul kesalahpahaman publik terhadap proses seleksi prioritas pembangunan. “Bukan tidak disetujui, tapi karena belum lengkap.
Makanya itu mungkin nanti di tahap dua,” ujarnya, membuka peluang bagi usulan yang lengkap dokumennya untuk masuk pada periode 2028–2029.
David mengingatkan pemrakarsa proyek, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lain, agar segera melengkapi dokumen teknis seperti FS dan DED serta menyelesaikan pembahasan lahan. Tanpa kelengkapan tersebut, usulan proyek berpotensi tertunda, meski urgensinya tinggi.
Ia juga menyoroti potensi serapan anggaran yang rendah pada tahun awal pelaksanaan bila proses pengadaan dan tender memakan waktu panjang, sehingga penjadwalan yang tepat dan kelengkapan administrasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program multiyears.
Komisi B meminta koordinasi lebih ketat agar perencanaan riil dan administrasi sinkron, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Komisi B pun berjanji memfasilitasi dialog teknis dengan pemrakarsa agar dokumen dapat diselesaikan lebih cepat. (ADV/TS)
