AdvetorialDPRD Balikpapan

Komisi I DPRD Balikpapan Tertibkan Tower Telekomunikasi Tak Berizin Aktif

Balikpapan – Komisi I DPRD Balikpapan tengah melakukan pendataan jumlah menara telekomunikasi (tower) sebagai langkah awal penertiban. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh tower memiliki izin yang sesuai serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pendataan tersebut dilakukan karena sebagian besar retribusi tower berada di kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah memiliki peran pada aspek perizinan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor perizinan.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Danang Eko Susanto menegaskan penertiban akan menjadi langkah utama setelah data terkumpul. “Kami akan memanggil seluruh vendor seperti Telkomsel dan Indosat Ooredoo Hutchison untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan,” ujarnya pada Selasa, (9/6/2026)

Ia menyebutkan dari ratusan tower yang ada, diperkirakan lebih dari separuh memiliki izin yang telah habis masa berlakunya. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dilakukan penertiban secara optimal.

Selain aspek perizinan, Komisi I juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Setiap pembangunan tower harus memenuhi standar keselamatan, mengingat potensi dampak seperti radiasi dan risiko kerusakan jika tidak dilakukan perawatan secara berkala.

Danang menambahkan, kekhawatiran juga muncul terhadap tower yang tidak terawat dan berpotensi roboh atau terdampak faktor alam seperti petir. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tanggung jawab serta kompensasi apabila terjadi kerugian bagi masyarakat.

Sebaran tower terbesar disebut berada di wilayah Balikpapan Tengah, khususnya Gunung Rambutan, serta Balikpapan Utara di kawasan Gunung Steling. Wilayah tersebut dinilai rawan sehingga perlu dilakukan inspeksi mendadak jika ditemukan tower dengan izin yang tidak aktif.

“Kalau tidak ada itikad baik dari vendor untuk memperpanjang izin, maka akan kami tindak tegas sesuai kewenangan yang ada,” katanya.

Terkait regulasi, pemerintah daerah masih memiliki ruang melalui mekanisme PBG, meskipun sebagian kewenangan telah beralih ke pemerintah pusat. DPRD juga membuka kemungkinan revisi peraturan daerah dengan berkoordinasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.

Ia mengungkapkan laporan awal mengenai tower bermasalah telah diterima sebelum Lebaran. Dari delapan tower yang dilaporkan, setelah diverifikasi hanya satu yang terdata dan diketahui izinnya telah mati selama dua tahun.

Selain tower, penggunaan jaringan juga mencakup kabel optik bawah tanah dan jaringan milik Perusahaan Listrik Negara. Namun, pengawasan saat ini difokuskan pada tower yang tidak berizin atau tidak terawat.

Dengan langkah tersebut, DPRD berharap penertiban dapat meningkatkan kepatuhan vendor sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara berkelanjutan. (IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!