AdvetorialDPRD Balikpapan

Komisi III DPRD Balikpapan Tekankan Sinergi Penanganan Banjir dan Sampah

Balikpapan – Komisi III DPRD Balikpapan menempatkan penanganan banjir dan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan kota. Kedua isu tersebut dinilai saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Selain itu, penyediaan infrastruktur dasar permukiman juga menjadi bagian penting dalam kebijakan yang disusun. Langkah ini diarahkan untuk mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) didorong menjadi sektor utama dalam menangani banjir, khususnya di titik-titik rawan yang masih kerap terdampak. Permasalahan banjir dinilai belum sepenuhnya teratasi dan masih menjadi tantangan besar bagi Balikpapan.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai keterlibatan berbagai instansi menjadi kunci agar upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif.

“Penanganan banjir tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai dinas terkait agar hasilnya maksimal,” ujar Wahyullah pada Senin, (8/6/2026)

Di sisi lain, persoalan sampah turut menjadi perhatian melalui peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengelolaan sampah dinilai perlu dilakukan secara terpadu bersama Dinas PU, mengingat keterkaitannya dengan sistem drainase dan kondisi lingkungan perkotaan.

Sementara itu, pada sektor perumahan, Dinas Perumahan dan Permukiman difokuskan pada penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar wilayah Balikpapan, sekitar 80 persen, dikembangkan oleh pihak pengembang.

Namun demikian, masih ditemukan sejumlah pengembang yang belum memenuhi kewajiban dalam menyediakan infrastruktur dasar. Beberapa kawasan perumahan bahkan dibangun tanpa fasilitas penunjang seperti jalan lingkungan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya.

Wahyullah menekankan bahwa kepatuhan pengembang terhadap penyediaan PSU tidak boleh diabaikan.

“Pengembang tidak boleh hanya membangun rumah tanpa melengkapi PSU. Infrastruktur dasar harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perumahan,” tegasnya.

Pada sektor tata ruang, Dinas Tata Ruang diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kebijakan ini diharapkan mampu memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan peruntukan dan lebih terarah.

Ia menambahkan, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada sinergi antarinstansi. Penanganan persoalan kota harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir, termasuk pengelolaan lingkungan dan sistem drainase.

Dengan kolaborasi yang kuat, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang komprehensif terhadap berbagai persoalan perkotaan, sekaligus mendorong Balikpapan menjadi kota yang lebih berkelanjutan dan kompetitif. (IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!