Balikpapan – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menghentikan DPRD Kota Balikpapan menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Dalam pertemuan dengan warga, anggota DPRD juga menjelaskan secara terbuka mengenai program yang harus ditunda serta kegiatan pemerintah yang tetap menjadi prioritas.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, mengatakan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota legislatif untuk turun langsung menemui masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga kemudian menjadi bahan DPRD dalam mengawal program pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Reses itu sebenarnya merupakan kewajiban kita untuk tetap bertemu dengan masyarakat. Terkait realisasi program, apakah kemudian bisa langsung terwujud atau tidak, itu tergantung kondisi fiskal dan keuangan suatu daerah,” kata Wahyullah Bandung di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Menurut Wahyullah, kondisi fiskal membuat sejumlah program yang sebelumnya direncanakan pada 2026 belum dapat direalisasikan. Namun, penundaan tersebut bukan berarti aspirasi masyarakat dihentikan atau dibatalkan. Usulan warga tetap dicatat untuk dipertimbangkan dalam perencanaan program berikutnya.
Ia menilai penyampaian kondisi anggaran secara terbuka penting dilakukan saat reses. Masyarakat perlu mengetahui kemampuan pemerintah daerah agar memiliki gambaran mengenai program yang dapat segera dijalankan maupun kegiatan yang masih membutuhkan waktu.
Selain menyerap aspirasi, anggota DPRD juga berkewajiban menyampaikan perkembangan program pemerintah kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Kelurahan Madani yang mencakup penanganan stunting, pendampingan UMKM dan pemilahan sampah.
“Kalau program tersebut memiliki anggaran pada tahun depan, bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan Kelurahan Madani tersebut?” ujarnya.
Wahyullah berharap masyarakat dapat mengambil peran dalam pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan warga dinilai penting agar program Kelurahan Madani tidak hanya berjalan sebagai kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama di tingkat kelurahan.
Ia menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah tetap perlu dikomunikasikan kepada masyarakat meskipun keterbatasan fiskal menyebabkan sebagian kegiatan harus ditunda. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat memahami alasan penyesuaian program sekaligus mengetahui ruang keterlibatan yang tersedia.
“Realisasinya kita tunda, bukan tidak dilaksanakan,” katanya.
Program Kelurahan Madani, lanjutnya, dapat menjadi salah satu ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Penanganan sampah, pengembangan UMKM hingga upaya menekan stunting membutuhkan keterlibatan warga agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lingkungan.
Melalui reses, DPRD Balikpapan berupaya menjaga komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi warga tetap masuk dalam pembahasan pembangunan. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, penentuan prioritas dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar program yang akhirnya dijalankan dapat memberikan manfaat secara optimal. (IM/ADV)
