Kutai Timur – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kutai Timur menghadapi tantangan pembiayaan karena bantuan pemerintah maksimal Rp60 juta per hektare dinilai belum mencukupi seluruh kebutuhan replanting tanaman kelapa sawit.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Arief Nur Wahyuni menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyediakan akses pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan PSR, termasuk bagi koperasi yang akan mengajukan bantuan program tersebut.
Namun, keterbatasan nilai subsidi membuat petani dan koperasi perlu memahami persyaratan serta skema pembiayaan yang tersedia agar proses peremajaan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Jadi, terkait dengan replanting itu ada dua skema,” ujar Arief.
Menurutnya, skema pertama merupakan pengusulan melalui dinas, yakni kelompok tani mengajukan permohonan yang kemudian dibantu pemerintah daerah untuk diteruskan ke tingkat provinsi hingga Direktorat Jenderal Perkebunan.
Sementara skema kedua dilakukan melalui mitra perusahaan yang mengajukan usulan, sehingga koperasi maupun kelompok tani perlu memahami mekanisme kerja sama sebelum pelaksanaan peremajaan dilakukan.
Arief menegaskan, dana bantuan pemerintah sebesar Rp60 juta per hektare memiliki batas maksimal dan tidak otomatis mampu menutup seluruh kebutuhan biaya replanting, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan tambahan dari perusahaan mitra.
“Ketika replanting tidak cukup dengan anggaran Rp60 juta itu kan tidak mencukupi, sehingga itu perlu adanya SPK atau perjanjian-perjanjian kerja sama dengan perusahaan,” katanya.
Melalui skema kemitraan tersebut, pemerintah daerah mendorong koperasi di Kutai Timur mempersiapkan persyaratan administrasi dan membangun kerja sama dengan perusahaan agar akses pembiayaan PSR dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kesiapan koperasi menjadi penting karena pelaksanaan peremajaan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga membutuhkan perencanaan pembiayaan tambahan yang disepakati bersama mitra terkait. (SH/ADV)
